Medan, elaeis.co - Belakangan ini mulai marak isu "perselingkungan" di berbagai daerah yang berujung pada bubarnya kemitraan antara perusahaan kelapa sawit (PKS) dengan petani binaan.

Dan penyebab "perselingkungan" dalam kemirraan PKS dan petani sawit itu ditengarai karena masing-masing pihak ingin menikmati keuntungan, tidak mau rugi sedikit pun.

Hal ini mengemuka dalam diskusi kecil terkait penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang digelar oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Sumut di Aula Balai Veteriner Jalan Gatot Subroto, Medan, Selasa (4/6/2024).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Zakir Syarif Daulay selaku Kadisbunnak Sumut, dan dihadiri oleh kalangan industri dan petani sawit.

Serta hadir pula sejumlah utusan dinas yang membawahi bidang perkebunan kelapa sawit dari bernagai kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga: Lima Produk Turunan Sawit Dominasi Ekspor Sumbar

"Harus ada saling percaya, tidak boleh ada yang "selingkuh" hanya karema untung sendiri," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumut, Timbas Prasad Ginting, dalam diskusi tersebut.

Timbas mengatakan, muncul keluhan kalau petani sawit yang bermitra malah lebih memilih menjual TBS ke PKS tanpa kebun atau PKS komersil yang menawarkan harga di atas harga PKS inti yang telah yang membina petani.

Salah satu utusan perusahaan sawit dari Kabupaten Padang Lawas (Palas) juga mengungkapkan keluhan yang sama. Pihaknya menuding petani binaan telah "bersekingkuh" karen menjual TBS ke PKS lainnya.

Sebelumnya, Gus Dalhari Harahap selaku Ketua DPW Asosiasi Petani Kelap Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, juga menyuarakan pentingnya mencegah "perselingkuhan" tersebut.

Tetapi ia mengingatkan kalau petani sawit bukan aktor utama "perselingkuhan" yang berujung pada bubarnya kemitraan.

Baca Juga: Harga TBS di Sejumlah PKS di Riau Naik, tapi...

"Yang namanya kemitraan itu harus berkeadilan, harus setara. Perusahaan
dan petani sawit itu setara dalam kemitraan," ucap Gus Harahap. 

"Perusahaan sawit juga harus transparan di dalam kemitraan, termasuk yang terkait dengan harga dan berbagai biaya atau pendanaan dalam kemitraan," ujarnya lagi.

Yang justru ia lihat selama ini adalah para manager di banyak PKS terkesan tidak memahami apa arti dari praktek kemitraan antara petani dan pengusaha sawit. 

Dalam kesempatan itu Gus Harahap kemudian memaparkan apa arti mitra dan kemitraan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

"Ada hal yang harus diingat, tidak boleh sebutir pun buah sawit bisa diolah tanpa melalui proses kemitraan antara petani dan perusahaan sawit," katanya dengan nada retoris.

Dalam pertemuan itu juga muncul isu adanya PKS tanpa kebun atau PKS komersil yang ditengarai sebagai biang kerok dari "perselingkuhan" dan berujung bubarnya kemitraan antara PKS dan petani sawit.

"Tolonglah, asossiasi petani sawit juga harus menyuarakan soal praktik miring PKS tanpa kebun ini," kata Syahril Pane, planter senior dan Head of Agronomy PT Abdi Budi Mulia (ABM) ini. 

"Ayo, Asosiasi Samade, Aspek-PIR, dan Apkasindo, mari kita bersuara terkait PKS tanpa kebun ini. Juga PKS berondolan," tegas Sekretaris GAPKI Sumut ini.