https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Lingkungan /

Kalau Belum Dikukuhkan Jadi Kawasan Hutan, Tak Perlu Ada Pelepasan

Kalau Belum Dikukuhkan Jadi Kawasan Hutan, Tak Perlu Ada Pelepasan

Ilustrasi-perkebunan kelapa sawit (Foto: Shutterstock)


Jakarta, elaeis.co - Pakar Hukum Kehutanan, Dr Sadino menilai pemerintah salah kaprah terkait implementasi pelepasan suatu lahan dari dalam kawasan hutan. 

Sadino menilai, pelepasan kawasan hutan tentunya atas lahan kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, bukan kawasan hutan yang baru dalam proses penunjukan. 

"Seringkali salah difahami seolah Hak Atas Tanah seperti HGU mesti ada pelepasan kawasan hutan. Padahal kalau RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota bukan kawasan hutan ya tidak diperlukan pelepasan kawasan hutan," kata Sadino dalam keterangan tertulisnya yang diterima elaeis.co, Sabtu (14/1). 

"Misalnya Hak Atas Tanah seperti HGU di Riau dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Bagaimana produk Hak Atas Tanah pemerintah malah tidak diakui, padahal produk tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti sah menurut hukum. Juga tidak ada pencabutan izin dan dibatalkan oleh pengadilan," tambahnya. 

Baca juga: Pakar Hukum Kehutanan: Kalau Pengukuhan Tak Selesai, Timbulkan Konflik

Penentuan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, kata Sadino, juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Dia menambahkan, pemerintah sejatinya menyadari adanya dispute peraturan perundang-undangan antara Tata Ruang Wilayah dengan kehutanan dan dicoba untuk diselesaikan melalui PP 10 Tahun 2010 ternyata tetap tidak bisa. 

Maka dikeluarkan PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 yang memberikan, kesempatan kepada pelaku usaha perkebunan melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan secara parsial dan tukar-menukar kawasan hutan.  

"Tata cara permohonan pelepasan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Menteri. Meskipun telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan penyelesaian permasalahan lahan terkait dengan kawasan hutan, tidak mudah diselesaikan," sebutnya.

Hal ini, lanjutnya, karena menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut sedangkan setiap perizinan, mempunyai waktu dan ketentuan hukum yang berbeda baik locus maupun tempatnya. 

Misalnya, di Provinsi Riau mau pun Kepulauan Riau keberlakukan Perda RTRWP dan RTRWK/K sudah berjalan terlalu lama. Mengikuti penyesuaian dengan peraturan yang baru tentunya tidak mudah.

"Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 amar putusan menyatakan, bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers)," ungkap Sadino.

Kata Sadino, penunjukan belaka untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang otoriter.

Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers).

"Tidak seharusnya pengukuhan suatu kawasan hutan yang menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa 'ditunjuk dan atau' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegasnya.


 

Komentar Via Facebook :