https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Lingkungan /

Pakar Kehutanan: Kalau Pengukuhan Tak Selesai, Timbulkan Konflik

Pakar Kehutanan: Kalau Pengukuhan Tak Selesai, Timbulkan Konflik

Ilustrasi-Hutan kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. (Foto: REUTERS)


Jakarta, elaeis.co - Pakar Hukum Kehutanan, Dr Sadino menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, setidaknya ada empat hal yang harus dilalui dalam proses pengukuhan kawasan hutan. 

Empat hal itu di antaranya adalah penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan atau pengukuhan kawasan hutan. Tanpa proses itu, maka suatu wilayah tidak bisa disebut sebagai kawasan hutan.

Sadino menilai bahwa selama ini pemerintah menganggap, dengan penunjukan saja proses penetapan kawasan hutan terhadap suatu lahan itu telah selesai. 

"Pemerintah lupa bahwa menunjuk tanpa dilanjutkan sampai penetapan melalui pengukuhan kawasan hutan adalah bersifat imperatif (perintah) yang harus dijalankan pemerintah. Mahkamah Konstitusi menyatakan kalau hanya menunjuk terus disebut sebagai kawasan hutan adalah tindakan yang otoriter," kata Sadino dalam keterangan tertulis yang diterima elaeis.co, Sabtu (14/1). 

Padahal, kata dia, apabila prosesnya tidak dijalankan seluruhnya maka penetapan kawasan hutan itu belum bisa dinyatakan sah. Karena pengukuhan kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang kawasan hutan itu sendiri.

Menurut Sadino, pengukuhan dengan tahapannya merupakan bentuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika tidak dijalankan dan telah ada ketentuan hukum lain, maka status menunjuk kawasan hutan posisinya sangat lemah. 

"Sehingga pada akhirnya akan menyimpan konflik lahan sebagaimana sering terjadi pada saat ini," ujarnya.

Komentar Via Facebook :