Gagasan itu dituangkan Hariyadi melalui konsep “Nexus Baru (7 TAS+)”, yang menghubungkan tujuh aspek penting, yakni lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, tata ruang, pangan, dan energi.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar persoalan produksi minyak sawit atau isu lingkungan semata. Keberlanjutan adalah tentang keterkaitan dinamis dan saling memengaruhi antara aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata ruang, hingga kelembagaan,” katanya.

Dalam kaitannya dengan biodiesel, Hariyadi secara khusus menyoroti hubungan antara kebutuhan energi dan pangan.

Menurut dia, pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel memang dapat mendukung transisi energi. 

Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk menghasilkan pangan.

Artinya, jangan sampai dorongan memperbesar produksi energi berbasis sawit justru membuat fungsi strategis lahan pangan terabaikan.

“Penentu kebijakan dan pelaku industri dituntut memperhitungkan dampak silang antar-dimensi agar setiap regulasi yang diterapkan menghasilkan dampak positif yang berimbang,” ujar Hariyadi.

Di sisi lain, pengembangan industri sawit tetap perlu dilanjutkan. Hanya saja, arahnya harus lebih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, bukan semata-mata mengejar tambahan produksi.

Penguatan daya saing, hilirisasi, serta keberlanjutan pendapatan petani dan pelaku usaha juga menjadi bagian yang tak boleh dilewatkan.

Tak berhenti pada persoalan pangan dan energi, Hariyadi juga memasukkan penyelesaian konflik agraria sebagai bagian dari agenda sawit berkelanjutan.

Kepastian hukum dan legalitas lahan, perlindungan masyarakat lokal serta adat, hingga transparansi rantai pasok dinilai punya peran penting.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan sawit diharapkan tidak menyelesaikan satu persoalan tetapi malah memunculkan masalah baru di sektor lain.

Pada akhirnya, pengembangan biodiesel sawit tetap diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi. 

Namun, kepentingan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan pangan, lingkungan, tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat.