Jakarta, elaeis.co - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menemukan dugaan adanya 9 juta lahan kelapa sawit di Nusantara tidak bayar pajak. Temuan ini saat ini juga menjadi perhatian akan ditindaki oleh instansi terkait.

Dari kaca mata Gapki, seharusnya Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan secara gamblang terkait temuan itu. Sebab perusahaan pasti sulit untuk terhindar pajak. 

"Taat pajak adalah syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat dalam industri perkebunan kelapa sawit," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada elaeis.co, Rabu (10/5).

Hal ini juga berlaku baik untuk perusahaan yang tergabung dalam Gapki maupun yang tidak. Kendati begitu, Eddy meyakini seluruh anggota Gapki taat dalam pembayaran pajak.

"Taat pajak adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Seperti sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO. Terlebih yang sedang proses mendapatkan sertifikat itu," paparnya.

Untuk itu ia meminta pemerintah memaparkan secara rinci temuan tersebut. Sehingga jelas siapa saja yang terlibat dan dapat ditindaklanjuti.