Palu, elaeis.co - Gubernur Sulawesi Tengah (sulteng) Rusdi Mastura mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng Edy Suharto sebagai pejabat baru. Edy menggantikan Evenri Sihombing yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Investigasi I pada Deputi Bidang Investigasi.

Bertempat di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP ditandai dengan serah terima jabatan, penandatanganan berita acara, serta penyerahan memori jabatan yang disaksikan oleh Rusdi Mastura.

Pengukuhan Kepala BPKP Sulteng itu dihadiri juga oleh Ketua DPRD Sulteng serta Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Agustina menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Sulteng yang berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah.

"Kepala Perwakilan BPKP selaku mitra kerja pemerintah daerah harus dapat menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder serta senantiasa menjalin koordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan BUMD di seluruh Sulteng," katanya, kemarin.

Lebih lanjut, Agustina menambahkan bahwa perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang telah dicanangkan untuk tahun 2023. Dan sampai dengan Triwulan III tahun 2023, telah dilaksanakan pengawasan sebagai implementasi dari APP dan APPD tersebut.

Diantaranya adalah pengawasan atas evaluasi penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, pengawasan atas Program Indonesia Pintar (PIP), pengawasan atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa dan BLT-Dana Desa, peningkatan kapabilitas SDM khususnya Inspektorat dan APIP se Sulteng, peningkatan PAD, serta pencegahan korupsi.

Untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Sulteng, Perwakilan BPKP Provinsi juga telah melaksanakan pengawasan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang berkolaborasi dengan APIP daerah. pengawasan ini bertujuan memberikan hasil analisis atas kebijakan Pemerintah Daerah baik dari sisi supply, demand, dan market yang mendorong P3DN, analisis komitmen dan realisasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk P3DN, dan analisis kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi P3DN.

Sebagai respon atas problematika hilirisasi nikel dan industri sawit, BPKP bersama dengan Kejaksaan RI tengah melakukan audit atas tata kelola industri sawit mulai dari industri hulu hingga hilir. Begitu juga dengan industri nikel. "Audit dilakukan termasuk di Provinsi Sulteng yang merupakan daerah penghasil nikel dan sawit," sebutnya.

Untuk itu, Agustina mohon dukungan dan kerja sama pimpinan daerah dengan BPKP perwakilan Sulteng agar audit berjalan efektif dan dapat memberi kontribusi positif bagi semua pemangku kepentingan.

Sementara itu, Edy mengajak jajarannya agar terus meningkatkan kinerja dan merasa senang bekerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng. "BPKP sebagai auditor internal presiden harus melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan akuntabilitas serta menjaga reputasi BPKP. Karena itu mari bersinergi dan berkolaborasi membangun BPKP Sulteng serta menjaga hubungan baik dengan mitra yang ada di provinsi ini " tukasnya.