Kendari, elaeis.co - Petani kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyayangkan adanya sejumlah pihak yang dinilai tidak menganggap penting proses penetapan harga kelapa sawit. Apalagi pihak-pihak tersebut merupakan anggota tim penetapan harga.

"Ini tidak sesuai dengan semangat Kepala Dinas Perkebunan Sultra, Akbar Effendi yang juga merupakan ketua tim penetapan harga TBS, untuk mendukung SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 269 tanggal 3 Oktober 2016, dan diperkuat oleh Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang mengatur penetapan harga kelapa sawit," kata Achmad, Ketua Aspek-PIR Sultra yang juga anggota tim penetapan tersebut kepada elaeis.co, Senin (13/5).

Padahal kata dia, regulasi itu mengatur baik rumusan penetapan harga sampai peserta pemangku kepentingan untuk selalu hadir dalam rapat tersebut.

Ketidak pedulian anggota itu, kata Achmad, tampak dengan absennya sejumlah pihak saat rapat tersebut berlangsung. Seperti perusahaan, tercatat sedikitnya 8 perusahaan yang masuk dalam tim penetapan harga. Namun hanya dua perusahaan yang rutin hadir.

Bahkan beberapa kepala dinas perkebunan tingkat kabupaten juga tidak menghadiri rapat tersebut. Hal ini kata Achmad sudah terjadi pada tiga periode penetapan terakhir.

"Imbasnya tentu hasil rapat tidak maksimal. Kita sangat prihatin padahal kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Sultra dengan adanya ketetapan harga TBS Sawit yang transparansi, sehingga petani atau pekebun sawit dapat merasa nyaman karena mengetahui harga yang sebenarnya," bebernya.

"Ini juga untuk kepentingan pelaku usaha pengolahan CPO agar dapat berkelanjutan (Sustainable) dalam hal supply chains bahan baku," sambung pria yang juga membidangi Penelitian, Pengembangan, Riset dan SDM itu.

Untuk itu lanjut Achmad, pihaknya sebagai petani dan juga ketua asosiasi petani bersama asosiasi lain terus mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara.

Karena menurutnya sudah terbukti  perkembangan kelapa sawit dapat membuka akses jalan yang terisolir, peningkatan kesejahteraaan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan menjadi salah satu program pemerintah pusat untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN) melalui ekspor Crude Palm Oil (CPO).