Baganbatu, elaeis.co - Setelah Afrizal Sintong dan Sulaiman memimpin Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, para pekebun kelapa sawit yang ada di sana langsung bersemangat. 

Soalnya setelah keduanya menjabat Bupati dan wakil Bupati, pekebun kelapa sawit langsung menjadi perhatian serius. 

Gelagat itu kental kelihatan saat Wakil Bupati Rohil, Sulaiman, berbicara pada Musyawarah Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rohil di Baganbatu, tadi siang. 

"Pemkab Rohil tentu akan pro aktif membantu setiap kesulitan yang dialami oleh para pekebun sawit," ujarnya. 

Sekretaris DPW Apkasindo Riau, Djono Albar Burhan memasangkan rompi Percepatan PSR kepada perwakilan Polres Rohil, Kompol Indra. foto: Syafran

Mulai dari persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS), sawit dalam klaim kawasan hutan, hingga persoalan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), akan diberesi. 

"Kita sudah minta Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pendataan. Soal harga TBS, saya minta semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Rohil trasnparan soal harga, jangan ada yang ditutup-tutupi," ujar mantan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil ini. 

Khusus klaim kawasan hutan tadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil, Wan Rusli Syarif menyebut, sekitar 78% lahan pekebun sawit berada dalam klaim kawasan hutan.

Nah, soal klaim kawasan hutan ini, Sulaiman bilang bahwa pihaknya sedang mendalami dan menyusun strategi untuk menyelesaikannya. "Sedang kita godok, mudah-mudahan segera kelar," katanya usai penandatanganan MoU terkait STDB antara Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Rohil dengan DPW Apaksindo Riau.

Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Wan Rusli dan Sekretaris DPW Apkasindo Riau, Djono Albar Burhan. 

Ketua DPD Apkasindo Rohil, Tomi Sihombing, Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino dan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, menengok penandatanganan itu.   

Kalau urusan perkebunan kelapa sawit di Rohil sudah beres kata Sulaiman, tentu akan mendongkrak pendapatan daerah juga. 

Salah satunya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan saat ini, potensi pendapatan dari sektor ini yang baru tergarap, masih di angka 20%. 

"Kita berharap, para pekebun kelapa sawit juga pro aktif untuk membayar PBB ini. Toh cuma Rp143 ribu kok per dua hektar per tahun," rinci Sulaiman.    

Perkebunan kelapa sawit menjadi teramat penting bagi Pemkab Rohil kata Sulaiman, lantaran sekitar 40% penduduk di Riau, hidupnya bergantung dari kelapa sawit.  
   
"Bagus harga sawit, baguslah ekonomu. Alhamdulillah, selama pandemi, ekonomi tetap lancar karna harga sawit bagus," ujarnya. 

Lantaran sawit telah menjadi penggerak ekonomi nasional dan berperan sangat strategis sepanjang pandemi, Sulaiman berharap kepada segelintir orang di luar negeri yang selama ini membenci sawit, untuk berhenti melakukan itu.

"Sawit ini sudah jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau selama pandemi ini tak ada sawit, entah sudah seperti apa lah nasib ekonomi negara ini," katanya.