Berita / Kalimantan /
Bupati Ketapang: Koruptor Juga Ada di Perusahaan Sawit
 
                Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri Borneo Forum ke-8 di Pontianak. Foto: ist.
Ketapang, elaeis.co - Bupati Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Alexander Wilyo SSTP MSi, menghadiri Borneo Forum ke 8 tahun 2025 yang digelar GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) di Kota Pontianak. Helat tahunan ini mengusung tema “Harmonisasi kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif”.
Alexander hadir sebagai narasumber Borneo Forum dan menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya. Ia mengungkapkan, konflik dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari setelah ia memberi dua pilihan kepada pihak perusahaan: menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi.
“Banyak persoalan timbul bukan semata karena substansi masalah, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif,” paparnya dalam keterangan resmi Prokopim Ketapang dikutip Rabu (27/8).
Dalam paparannya, Bupati juga menyinggung berbagai persoalan lain yang kerap muncul di sektor perkebunan sawit seperti sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
“Kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan,” sebutnya.
“Praktik korupsi tidak hanya terjadi di birokrasi pemerintah, tapi juga di perusahaan. Contohnya kasus penangkapan seorang manajer perusahaan sawit karena terlibat pencurian TBS. Karena itu, saya juga terus mendorong manajemen perusahaan melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang,” sambungnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama. Untuk itu, ia menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar: pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan, tetapi harus turut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” tegasnya.







Komentar Via Facebook :