Pekanbaru, Elaeis.co - Pemerintah sepertinya tidak ingin booming CPO hanya dinikmati oleh para pengusaha. Keuntungan dari bisnis sawit hendaknya dirasakan juga oleh para pekerja di subsektor tersebut, salah satunya dalam bentuk jaminan sosial.

Terkait masalah itu, Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP-Jamsostek), lembaga pemerintah yang mengurusi jaminan sosial para pekerja, akan menggelar diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (14/10/2021) siang.

“Kegiatan ini sebagai upaya BP-Jamsostek untuk melakukan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di subsektor perkebunan kelapa sawit di dua provinsi, yakni Riau dan Sumatera Barat (sumbar),” kata Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BP-Jamsostek, Muhyidin, lewat surat resmi yang diperoleh Elaeis.co, Selasa (12/10/2021) sore.

BP-Jamsostek tampaknya ingin forum tersebut bisa memberikan kontribusi besar terhadap persoalan ketenagakerjaan di subsektor perkebunan kelapa sawit. Ini bisa dilihat dari deretan pihak yang diundang untuk menghadiri FGD, semuanya memiliki pengaruh kuat di industri sawit.

Diantaranya asosiasi petani sawit seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), serta asosiasi petani sawit lainnya.

Selain pimpinan GAPKI Riau dan  Sumbar, juga diundang Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI pusat, Sumarjono Saragih.

Pimpinan International Labour International (ILO) di Indonesia juga diundang bersama para pimpinan serikat buruh atau pekerja di Riau dan Sumbar.

Sementara dari unsur pemerintah, akan hadir Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Dr Sunardi Manampiar Sinaga SSTP MM, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Dedi Junaedi MSc, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari Riau dan Sumbar.