Jakarta, elaeis.co – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menilai kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) untuk komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), berpotensi menjadi langkah kunci dalam memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

Ketua AKPSI Mudyat Noor yang juga Bupati Penajam Paser Utara mengatakan, sistem ekspor satu pintu dapat membuka peluang besar untuk membenahi berbagai persoalan dalam perdagangan sawit, terutama terkait praktik penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing) dan skema transfer pricing antar entitas usaha.

“Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, praktik underpricing dan transfer pricing selama ini dinilai berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara maupun daerah dari sektor sawit. 

Karena itu, menurutnya, perlu ada sistem yang lebih terintegrasi dan transparan dalam rantai ekspor CPO.

Mudyat menjelaskan, jika kebijakan ekspor satu pintu dapat berjalan efektif, maka harga sawit di dalam negeri berpotensi lebih stabil dan seragam. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi petani sawit serta meningkatkan penerimaan negara.

Dengan meningkatnya penerimaan negara, ia juga berharap dana bagi hasil (DBH) sawit untuk daerah penghasil dapat ikut meningkat.

“Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil sawit bagi daerah penghasil,” katanya.

AKPSI yang saat ini beranggotakan 164 kabupaten/kota juga mendorong adanya peningkatan porsi DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil.

Selain itu, AKPSI menilai implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi memperkuat tata kelola ekspor CPO nasional, sekaligus membuka ruang peningkatan pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Jika berjalan optimal, kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam menekan praktik perdagangan tidak transparan serta memperkuat kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional dan daerah penghasil.