Pekanbaru, elaeis.co - Sepekan jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, WALHI Riau mengingatkan masyarakat yang punya hak pilih untuk menentukan pilihannya secara cermat. Ajakan ini disampaikan usai debat kedua pasangan calon (paslon) pilkada Riau dengan tema pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat beberapa hari lalu. 

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring, mengatakan, dalam debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terungkap bahwa visi-misi setiap paslon dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan tidak lepas dari kuasa logika kapital. Bahkan ada paslon yang meletakkan aspek ekonomi di atas segalanya.

“Alih-alih memperbaiki lingkungan yang banyak dirusak oleh aktivitas ekstraktif, paslon ini malah bertutur tentang alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan dan meremehkan komitmen global guna mengatasi persoalan perubahan iklim,” kata Even dalam siaran pers yang diterima elaeis.co, kemarin. 

"Pernyataan paslon tersebut, yang ingin seluruh hutan Riau dialihfungsikan menjadi perkebunan, sangat berbahaya. Di saat banyak pihak khawatir akan makin rusaknya hutan, pasangan ini justru dengan terang-terangan akan membabat habis hutan untuk dijadikan kebun. Kalau terjadi bencana ekologis yang lebih besar, seperti banjir, karhutla, dan pemanasan global, siapa yang akan dirugikan? Lagi-lagi masyarakat,” sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa orientasi alih fungsi lahan tanpa mempedulikan keprihatinan global akan situasi iklim, menjadi peringatan besar bagi masyarakat tentang bagaimana kepemimpinan paslon ini dijalankan.

"Tidak ada yang bisa memastikan bahwa perkebunan itu akan benar-benar ditujukan untuk masyarakat. Seringkali justru perusahaan yang banyak menangguk untung dari kebijakan tersebut. Akibatnya, ketimpangan ekonomi akan makin tinggi dan keanekaragaman hayati akan habis tak bersisa. Sementara kesejahteraan yang dijanjikan tidak pernah ada," tandasnya.

WALHI Riau juga menilai konsep ekonomi hijau maupun ekonomi biru tidak dapat menjawab persoalan ekologis yang kini dihadapi di banyak tempat karena masih bertumpu pada gagasan pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi terbukti tidak memberikan kesejahteraan ril kepada masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi justru makin dalam karena sumber-sumber ekonomi utama dikuasai oleh segelintir orang yang paling diuntungkan," kritiknya.

“Konsep ini sudah dikritik oleh banyak akademisi kritis yang melihat model tersebut tidak menjawab masalah lingkungan, bahkan membuat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin menderita atau sekedar hidup dengan standar kebutuhan dasar yang sangat minim,” imbuhnya.

Sri Wahyuni, Dewan Daerah WALHI Riau, menyinggung data kemiskinan Riau yang terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin Riau terus bertambah dengan sebaran tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Rokan Hilir.

Padahal berdasarkan analisis spasial WALHI Riau, investasi sektor lahan telah menguasai 55,48% ruang di Riau yang sebagian besar berada di daerah perdesaan. Hal ini membuktikan bahwa investasi merupakan tipuan kesejahteraan yang hampir tidak pernah dirasakan masyarakat secara komunal. Lebih parahnya aktivitas investasi malah mengancam ruang hidup masyarakat, terutama masyarakat adat dan kelompok minoritas rentan (perempuan dan anak).

“Kondisi ini yang seharusnya diperhatikan calon pemimpin Riau, agar memperhatikan kepentingan ekonomi, alam, dan sosial secara seimbang dalam upaya peningkatan kesejahteraan berjalan adil dan lestari,” ujarnya.

“WALHI Riau mendorong agar orientasi pembangunan ekonomi seharusnya mengacu pada konstitusi yang mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan pembangunan ekonomi ini tidak mengabaikan aspek lingkungan yang saat ini sudah di titik kritis,” tambahnya.

Karena itulah, di waktu yang tersisa, WALHI Riau mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan dari rekam jejak, komitmen visi-misi, hingga siapa pendukung para paslon. 

"Pilah dan pilih dengan tepat, walaupun hasilnya diragukan melahirkan pemimpin yang memulihkan Riau secara utuh. Baik dari aspek keberpihakan pada masyarakat adat, pemulihan lingkungan hidup, dan memastikan peningkatan kesejahteraan secara adil," pungkasnya.