POPSI Tagih Bukti di Balik Klaim Sukses DSI Tutup Gap Harga Ekspor Sawit
Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menanggapi pernyataan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mengklaim bahwa sejak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) beroperasi pada 1 Juni 2026, gap antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dan harga acuan pasar internasional yang sebelumnya disebut mencapai 30-45%, khususnya pada produk turunan sawit seperti RBD Olein kini disebut “sudah sangat berdekatan”.
Kebijakan Ekspor Sawit atas Dugaan Under Invoicing Dinilai Cenderung Berbasis Asumsi
Dalam beberapa pertemuan, Purbaya selaku Mentri keuangan menyampaikan terkait masalah under invoicing, bahkan terbaru Mentri Pertanian Amran Sulaiman, kembali mengangkatnya sebagai dasar terbentuknya Danantara Sumberdaya Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, dimana disebutkan Amran bahwa negara kehilangan Rp 500 - 600 triliun per tahun akibat praktek under invoicing ini.
Buka Jalur Ekspor Lidi Sawit, Aspek-Pir Genjot Peluang Ekonomi Petani
Sepekan lalu, Asosiasi Petani Kelapa sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-Pir) melakukan ekspor perdana lidi sawit ke negara Cina. Sebanyak 28bton lidi sawit itu diekspor dengan bekerjasama PT Arra Setya Abadi dan didukung BPDP.
Perdana, 28 Ton Lidi Sawit Diekspor Aspek-Pir dan BPDP ke China
Sedikitnya 28 ton lidi sawit dilepas ekpor menuju China okeh Aspek-Pir dan didukung Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP). Dimana lidi tersebut diekspor melalui PT Arra Setya Abadi pada 17 Juni 2026 kemarin.
Sawit Indonesia Perlu Diselamatkan Dari Regulasi Tidak Rasional dan Berkeadilan
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi andalan perekonomian nasional. Sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasar global sekaligus menjaga kesejahteraan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Popsi : PP 24 Ekspor SDA Justru Dinilai Lahirkan Potensi Kecurangan Gaya Baru
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengaku prihatin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP tersebut dinilai justru hadirkan potensi kecurangan gaya baru.
Petani Sawit dijadikan Tumbal Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait rencana penataan tata niaga ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Rencana Kerja DSI, POPSI Usulkan Platform Digital Perdagangan Sawit
Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.
Belum Jelas Regulasi dan Mekanismenya, Petani Sudah Jadi Korban Rencana Ekspor Skema DSI
Meski belum resmi dilakukan, rencana ekspor melalui skema Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah berdampak pada petani kelapa sawit. Harga sawit turun di sejumlah daerah.
POPSI Tolak Masa Depan Sawit Nasional Diserahkan pada Monopoli Perdagangan Oleh Negara
Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengaku prihatin terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subiyanto serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana menempatkan sawit sebagai komoditas yang hanya dapat diekspor melalui BUMN.