Jakarta, elaeis.co - Ancaman El Nino 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena El Nino mulai menguat sejak April 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. 
Sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.
Kondisi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dari normal itu dikhawatirkan dapat memicu lonjakan titik panas (hotspot), khususnya di kawasan perkebunan dan lahan gambut.
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) kini memperketat langkah pencegahan karhutla dengan mengedepankan sistem pengawasan terpadu dari hulu hingga hilir.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menegaskan, seluruh pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan prinsip tanpa bakar atau zero burning. 
Kebijakan ini berlaku untuk semua skala usaha, baik perkebunan rakyat maupun korporasi.
“Pelaku usaha dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Setiap entitas wajib memiliki sistem pengendalian kebakaran yang memadai,” ujar Ali Jamil, Minggu. 
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya karhutla yang dapat merugikan lingkungan dan ekonomi.
Ditjen Perkebunan menyiapkan sejumlah strategi terpadu untuk menghadapi ancaman El Nino 2026. 
Upaya tersebut meliputi Integrasi data hotspot dan prakiraan cuaca BMKG secara real time, Pemetaan wilayah rawan karhutla berbasis spasial, Penguatan brigade pemadam kebakaran di tingkat kebun, Pembangunan embung, sekat kanal, dan menara pantau hingga digitalisasi sistem pelaporan dan pemantauan kebakaran.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran bagi sumber daya manusia di lapangan agar respons lebih cepat dan efektif.
Ali Jamil menyebutkan, sejumlah daerah masuk dalam kategori rawan karhutla dan menjadi fokus pengawasan, di antaranya Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Timur.
Pengawasan di wilayah tersebut akan diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perkebunan.
Kementerian Pertanian menargetkan kondisi zero hotspot atau nihil titik panas dapat dipertahankan selama periode puncak El Nino 2026. 
Pemerintah juga menginstruksikan pelaporan rutin dan penguatan deteksi dini untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal.
“Upaya ini tidak hanya untuk mencegah kerugian lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan industri perkebunan Indonesia di pasar global,” kata Ali Jamil.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap dampak El Nino 2026 dapat ditekan seminimal mungkin dan tidak mengganggu produktivitas sektor perkebunan nasional.