Yogyakarta, elaeis.co – Pers diminta tidak terburu-buru mengaitkan bencana banjir maupun longsor dengan perkebunan kelapa sawit tanpa didukung data dan bukti yang kuat. Setiap klaim, termasuk yang menyudutkan industri sawit, perlu diverifikasi sebelum diberitakan kepada publik.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Sinergi Pers-Industri Sawit untuk Kedaulatan, Keadilan dan Kemakmuran Indonesia” di Hotel Loman, Yogyakarta, Jumat (28/8).

Agus mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan isu yang viral di media sosial sebagai kesimpulan pemberitaan. Menurutnya, kerja jurnalistik memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan percakapan di ruang digital.

“Kita ini wartawan, bukan aktivis media sosial. Harusnya apa yang kita tulis itu lebih baik, berdasarkan verifikasi, dan mengendapkan perasaan tanpa langsung menghakimi,” tegas Agus.

Agus mencontohkan pemberitaan mengenai banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Menurut dia, perkebunan sawit sering kali menjadi salah satu pihak yang langsung dituding ketika bencana terjadi.

“Kalau kita searching di big data, begitu ada bencana, paling mudah menyalahkan sawit,” ujarnya.

Padahal, menurut Agus, penyebab bencana perlu dilihat secara menyeluruh. Wartawan perlu memastikan siapa yang melakukan pelanggaran, lokasi kejadian, status lahan, hingga bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara aktivitas tertentu dengan bencana.

Ia juga menyinggung data pencabutan izin perusahaan setelah bencana yang menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan lahan tidak hanya berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. 

Data yang dibahas dalam forum tersebut juga mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan alam dan tanaman.

Karena itu, Agus menilai pers memiliki tugas untuk menguji setiap klaim, bukan sekadar mencari pihak yang dapat dijadikan kambing hitam.