Jakarta, elaeis.co – Petani sawit di berbagai daerah menyoroti kebijakan tata niaga ekspor yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada petani. 

Mereka juga meminta agar PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak menjadi pihak yang mendominasi seluruh rantai perdagangan komoditas sawit.

Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kobar Sembiring, mengatakan petani sawit sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan tata niaga nasional karena dampaknya langsung terasa hingga ke tingkat keluarga petani.

Ia menjelaskan, kondisi petani saat ini belum sepenuhnya pulih. Harga tandan buah segar (TBS) masih berada di kisaran Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per kilogram. Menurutnya, penurunan harga beberapa ratus rupiah saja sudah cukup memukul daya beli petani.

“Ketika harga turun sedikit saja, itu sangat memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, sampai biaya perawatan kebun,” ujarnya kepada elaeis.co, Jumat kemarin. 

Kobar menilai fluktuasi harga yang terjadi menunjukkan bahwa petani masih berada pada posisi rentan dalam sistem tata niaga sawit nasional. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih stabil agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andry. Ia menilai kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor selama ini turut memberi tekanan terhadap harga TBS di tingkat petani.

Menurutnya, setiap tambahan biaya dalam rantai perdagangan ekspor pada akhirnya dibebankan ke harga yang diterima petani.

“Petani sawit selalu berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketika ada tambahan biaya atau hambatan perdagangan, dampaknya langsung terasa lewat penurunan harga TBS,” jelasnya.