Bengkulu, Elaeis.co - Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Bengkulu mengalami pada awal tahun ini anjlok hingga 23,2 persen. Hal itu terjadi salah satunya akibat produksi kelapa sawit di daerah ini mengalami penurunan.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, penerimaan PPN pada periode awal tahun mencapai Rp116,39 miliar atau anjlok hingga 23,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Anjloknya penerimaan tersebut disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas utama daerah, yakni kelapa sawit. 
"Kondisi ini berdampak langsung pada penerimaan PPN, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Bengkulu," ujar Bayu, Minggu 31 Maret 2024.

Baca Juga: Padatnya Antrean Kendaraan Angkutan TBS Kelapa Sawit Jelang Lebaran Idul Fitri

Bayu menambahkan, komoditas kelapa sawit di Bengkulu mengalami gejolak dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena faktor cuaca pada tahun 2023 lalu. Dimana fenomena El Nino telah membuat banyak tanaman kelapa sawit sedikit berbuah. Sehingga menyebabkan produksi kelapa sawit menurun drastis, mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani dan pendapatan daerah.
"Kita masih dalam masa transisi dari El Nino yang terjadi pada tahun 2023 lalu, sehingga produksi TBS kelapa sawit di Bengkulu belum meningkat dan rata-rata masih menurun," tambah Bayu.

Baca Juga: CPO di Bengkulu Belum Dimanfaatkan Optimal

Menyikapi kondisi ini, Bayu menegaskan, perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan stakeholder terkait lainnya untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan produksi TBS kelapa sawit. Sebab jika produksi terus menurun, maka dampaknya tidak hanya ke penerimaan negara, namun juga pendapatan petani sawit juga ikut terdampak.
"Pemerintah daerah, petani, dan stakeholder terkait lainnya harus terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan memperbaiki kondisi ekonomi petani agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah secara keseluruhan," tambahnya.

Baca Juga: Petani Sawit di Bengkulu Full Senyum, Mulai Mei 2024 Dana PSR Ditambah

Merespon hal ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengaku, telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk program replanting kebun kelapa sawit dan penyuluhan teknis kepada petani. Meski begitu, upaya tersebut membutuhkan proses untuk mengembalikan produksi kelapa sawit ke tingkat yang diharapkan.
"Kita sudah berupaya untuk mendorong petani meningkatkan produksi TBS kelapa sawit, seperti mendorong mereka ikut replanting dan melakukan budidaya tanaman sawit yang tepat," pungkasnya.

Baca Juga: Tak Jual Benih Kelapa Sawit Bersertifikat Bakal Ditindak

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, Dr Ansori Tawakal SE MM memperingatkan bahwa kontraksi penerimaan PPN ini dapat berdampak lebih luas pada perekonomian Bengkulu. Pasalnya, penurunan pendapatan daerah bisa mempengaruhi belanja publik dan investasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional.
"Kami berharap ada langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, seperti dorongan untuk diversifikasi komoditas pertanian, karena itu bisa mengurangi ketergantungan Bengkulu pada kelapa sawit dan meningkatkan ketahanan ekonominya di masa depan," pungkasnya.