Jakarta, elaeis.co - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rifqinizamy mengatakan bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Menurutnya, kehadiran usaha produktif seperti perkebunan sawit tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga bisa menjadi pilar pertahanan melalui keterlibatan aktif penduduk setempat.

"Sepanjang ribuan kilometer perbatasan darat kita, bisa dikembangkan perkebunan kelapa sawit atau sektor produktif lain. Tentunya dengan melibatkan pihak swasta dan mempekerjakan warga lokal," ujar Rifqinizamy, Rabu (3/9) dikutip dari laman berita Fraksi Nasdem.

Legislator dari Nasdem ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi di perbatasan memiliki dua tujuan sekaligus. 

Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru. 

Kedua, memperkuat ketahanan negara karena warga yang terlibat dalam aktivitas produktif di wilayah perbatasan secara langsung menjadi “benteng kedaulatan” di daerah terluar.

Selain itu, Rifqinizamy mengingatkan bahwa penegasan batas wilayah negara menjadi hal krusial untuk mengurangi potensi sengketa dengan negara tetangga. 

Ia mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk meningkatkan kualitas pos-pos tapal batas dengan fasilitas memadai sebagai bentuk penguatan kedaulatan negara.

"Penguatan diplomasi juga tetap harus dijalankan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri punya peran penting menyelesaikan persoalan batas negara secara resmi," imbuhnya.

Dorongan legislator ini muncul di tengah perhatian publik terkait insiden penembakan warga di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Rifqinizamy menyebut peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya ketegasan dalam menjaga batas wilayah. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas, dan jika melibatkan pihak asing, yurisdiksi hukum internasional bisa dijadikan alat menuntut keadilan.

Dengan rencana pembangunan perkebunan sawit di wilayah perbatasan, Rifqinizamy berharap masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan aktif menjaga kedaulatan negara. Langkah ini dinilai strategis dalam membangun daerah perbatasan yang kuat, produktif, dan aman.