Mamuju, elaeis.co – Gubernur Sulawesi Barat (sulbar), Suhardi Duka, menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan praktik tidak transparan dalam pembayaran pajak daerah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah yang digelar di ruang oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Suhardi sangat geram bahkan sampai meninggalkan ruang rapat.

Kegusarannya memuncak saat mengetahui adanya ketidaksesuaian antara jumlah penggunaan air permukaan dengan nominal pajak yang dibayarkan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di provinsi itu.

"Para perusahaan perkebunan sawit itu melakukan penyimpangan pembayaran pajak. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara sengaja," tegas Anggota DPR RI periode 2019-2025 itu melalui rilis Humas Pemprov Sulbar dikutip Rabu (30/4).

Ia menilai banyak perusahaan memanfaatkan air permukaan dalam jumlah besar namun tidak membayar kewajiban pajaknya secara wajar. Hal ini menurutnya sangat merugikan daerah dan harus segera dibenahi.

"Saya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika tidak tidak menemukan titik terang," tegasnya.

“Banyak air yang digunakan, tapi perusahaan tidak bayar pajak. Sementara ini akan saya benahi. Dan kalau tidak selesai, kita bersoal hukum,” ulangnya lagi.