Jakarta, elaeis.co - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai alokasi dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp 3,4 triliun oleh pemerintah pusat kepada daerah masih sangat kecil jika dibandingkan kontribusi pungutan hasil ekspor sawit dan produk turunannya selama setahun.

"Pemerintah perlu menghitung ulang peran daerah penghasil sawit dan CPO yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap penerimaan negara. Terutama pada masa-masa sulit saat dan pasca pandemi covid-19," kata Sultan melalui keterangan resminya.

Menurutnya, industri perkebunan kelapa sawit di daerah memiliki banyak tantangan yang harus dibantu oleh pemerintah. Baik dalam bentuk infrastruktur jalan hingga revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui proses peremajaan tanaman kelapa sawit.

"Keluhan terkait DBH sawit selalu kami terima dari para kepala daerah di wilayah kami. Dan saya kira sangat penting bagi pemerintah untuk menyikapi permintaan kepala daerah ini dengan menaikkan alokasi DBH secara proporsional pada RAPBN tahun berikutnya," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Dia juga menilai alokasi DBH yang hanya rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap daerah penghasil sawit belum memenuhi rasa keadilan. Apalagi ketika pemerintah daerah diminta aktif membantu pemerintah dalam meredam gejolak inflasi terutama pada saat kenaikan harga minyak goreng.

"Pada prinsipnya, kami menghargai skema perhitungan Kementerian Keuangan dalam menentukan standar minimum DBH Sawit kepada daerah. Namun standar minimum tersebut masih jauh dari kebutuhan daerah dalam melakukan pemulihan terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas industri sawit," tutupnya.

Diketahui, penerimaan negara dari pungutan ekspor (PE) sawit hingga 10 April sudah mencapai Rp 9,2 triliun. Dengan capaian tersebut di awal tahun, diprediksi PE tahun 2023 bisa mencapai Rp 30,6 triliun.