Palangka Raya, elaeis.co – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (gapki) untuk mencegah atau menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan sawit. Kedua belah pihak juga sepakat melakukan pemberdayaan masyarakat adat Dayak. 

Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran mengatakan, ada beberapa hal yang disepakati bersama GAPKI Kalteng. Selain pemberdayaan dan penyelesaian sengketa, juga mencari solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran adat.

"Kita membangun pemahaman bersama tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat, di mana terdapat aturan-aturan yang harus ditaati,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Minggu (28/1).
 
Menurutnya, DAD mendorong PBS sawit tidak mengabaikan kewajiban seperti merealisasikan kebun plasma yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

”DAD akan terus mendorong hal tersebut. Tentunya juga harus sesuai dengan ketentuan berlaku dan disepakati,” tukasnya.

Ia juga menyatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk mencapai kondusifitas antara masyarakat adat dan sekitar kebun. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati dalam penyelesaian sengketa adat.

Selain itu, anggota DPR RI ini juga berharap agar PBS dapat memberdayakan tenaga kerja lokal agar tidak muncul kecemburuan sosial.

“Melalui kolaborasi ini, DAD dan GAPKI berkomitmen untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan perusahaan swasta. Apabila dilaksanakan dengan baik, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak Kalteng,” sebutnya.

“Saya yakin jika semua dilaksanakan dengan baik, semua harapan kita pasti terwujud,” tambahnya.