# MASYARAKAT ADAT
-
MK Lindungi Komunitas Hutan Adat, Sanksi UU Cipta Kerja Dihapus
Pada Kamis (16/10) lalu, MK membatalkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) dalam UU -
Dinilai Rampas Ruang Hidup Warga, Walhi Kritik Kinerja Satgas PKH di Kalteng
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai lebih galak ke rakyat kecil ketimbang -
Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji Materi UUCK Bidang Kehutanan
Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) sebagai Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 -
Mayoritas Perusahaan Sawit di Aceh Dinilai Pantas Dapat PROPER Merah
Hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilakukan Kementerian -
Caplok Lahan Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kejagung Diminta Tindak Perusahaan Sawit
Perusahaan perkebunan sawit PT BSP diduga melakukan perambahan dan perusakan kawasan hutan di -
Selesaikan Masalah Sawit di Kawasan Hutan, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Keterlibatan Militer
Pelibatan Menteri Pertahanan dalam penuntasan permasalahan kebun sawit dalam kawasan hutan memantik -
Ekspansi Sawit Paksa Masyarakat Adat di Seruyan Jadi Buruh Perkebunan
Ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyebabkan perubahan sosial -
Menimbang Kebijakan Perluasan Perkebunan Sawit
Beberapa hari lalu, dalam Musrenbangnas RPJMN 2025 - 2029, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan -
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan Cadangan untuk Pangan dan Energi
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah mengkaji -
Wamen ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kalbar
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Ossy -
Pasal 'Pengampunan' Perusak Hutan di UUCK Diuji Materi oleh Perkumpulan Pemantau Sawit
Perkumpulan Pemantau Sawit mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal -
Rapat Koordinasi Kemenko Polhukam Kian Perjelas Status Areal PTPN IV Regional III
Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi
