Tarakan, elaeis.co – Gubernur Kalimantan Utara (kaltara), Zainal Arifin Palliwang MHum, mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan Borneo Forum yang dilaksanakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Selasa (14/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh undangan dan peserta dari seluruh provinsi di Kalimantan dan diharapkan menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit.

“Komoditas kelapa sawit memiliki nilai strategis yang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Pada acara ini, disoroti peran kelapa sawit sebagai prime mover pembangunan agribisnis, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan petani,” katanya dalam siaran pers DKISP Kaltara yang diperoleh Rabu (15/11).

Menurutnya, sektor perkebunan turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Kaltara. Luas perkebunan kelapa sawit lebih dari 579.420 hektar dan 20 pabrik pengolahan tersebar di empat kabupaten, yaitu Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Hal ini menunjukkan prospek cerah bagi Kaltara dalam pengembangan sektor perkebunan.

“Realisasi pembangunan kebun plasma dan jumlah tenaga kerja yang mencapai 8.333 orang menjadi indikator positif perkembangan sektor sawit di Kaltara,” katanya.

Pada tahun 2021, perkebunan kelapa sawit di Kaltara menghasilkan lebih dari 12.664,42 ton kelapa sawit. Data tersebut diprediksi akan terus meningkat mengingat peningkatan luas lahan perkebunan setiap tahunnya.

“Dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit juga terlihat dalam kontribusinya terhadap APBD. Pada tahun 2024, Provinsi Kaltara diharapkan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp56.351.938.000,” ujarnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan industri kelapa sawit harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Menurutnya, akses terbatas terhadap permodalan, infrastruktur, dan sarana pendukung pertanian menjadi tantangan yang perlu diatasi.

“Pemprov Kaltara menyadari pentingnya kelembagaan pertanian, terutama kelembagaan petani kelapa sawit. Kelembagaan ini menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk bibit bersertifikat dan program peremajaan sawit rakyat (PSR),” tuturnya.

Karena itu, melalui Borneo Forum ke-VI ini, diharapkan dapat digali informasi dan menerima masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan petani kelapa sawit. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para petani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia,” tukasnya.