Tanjung Selor, elaeis.co - Pemkab Bulungan, Kalimantan Utara, menggelar sosialisasi penyelesaian ketidaksesuaian kebun kelapa sawit dengan kawasan hutan serta pedoman perizinan usaha perkebunan. Kegiatan ini dibuka Bupati Syarwani MSi dan diikuti perangkat daerah terkait serta para camat dan kepala desa.

Syarwani menyebutkan, Pemkab Bulungan melakukan pemetaan kawasan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian lahan kebun sawit dan hutan demi mendukung kelancaran investasi.

"Kawasan perkebunan kelapa sawit yang beririsan dengan kawasan hutan di Bulungan tersebar di 10 kecamatan. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan terkait potensi penyesuaian per kecamatan, tidak bisa diseragamkan atau digeneralisasi,” katanya melalui keterangan resmi Diskominfo Bulungan yang diperoleh kemarin.

Dikatakannya, saat ini telah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya  dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit. Diantaranya polemik mengenai izin lokasi, Hak Guna Usaha (HGU), dan kawasan hutan.

Adanya penyelesaian tersebut sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan investasi di daerah agar tetap berjalan, terutama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

“Kehadiran perkebunan di sekitar masyarakat itu pasti, baik dari sisi aspek penyerapan tenaga kerja hingga perputaran uang atau perekonomian. Hal ini harus kita bimbing secara jelas dan disosialisasikan,” tukasnya.

Pada kesempatan itu dia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah perlu memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit mengingat di Bulungan terdapat sekitar 20 perizinan perkebunan dan secara existing sudah berdiri 7 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah menghasilkan CPO (Crude Palm Oil).

“Karena modal dasar kita membangun hari ini tidak mungkin menggantungkan semata-mata dengan kekuatan APBN tanpa kita hadirkan adanya investasi di daerah. Itu jika ingin melakukan percepatan pembangunan di Bulungan,” tuturnya.

"Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan tata kelola perkebunan sekaligus memberikan manfaat besar kepada masyarakat maupun pemerintah daerah," tambahnya.