Bogor, elaeis.co - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tengah memperkuat skema perlindungan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani melalui pembenahan tata kelola kemitraan, penguatan regulasi, serta pengawasan rantai perdagangan agar lebih adil dan transparan.

Perancang Peraturan Ahli Madya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Togu Rudianto Saragih, SH., MH., mengungkapkan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada aspek produksi, tetapi juga memastikan agar harga yang diterima petani tidak tertekan oleh praktik pasar yang tidak sehat.

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam tata niaga sawit adalah potensi munculnya rente dan margin berlebihan di sepanjang rantai distribusi. 

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.

“Kalau ada rente, ada margin, itu yang harus kita hindari. Karena ujungnya bisa menekan harga di tingkat petani,” ujar Togu dalam Media Gathering bertema “B50 Strategi Indonesia menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia” yang digelar Agrina di Bogor, Rabu (10/6).

Ia menegaskan, peran pemerintah dalam sektor perkebunan tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha besar, perusahaan perkebunan, dan petani sawit rakyat.

Dalam kerangka hukum, perlindungan terhadap petani sawit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan kebijakan teknis melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur penetapan harga TBS.

Permentan tersebut menjadi instrumen penting dalam mengendalikan fluktuasi harga sawit di tingkat petani. 

Mekanisme penetapan harga disusun untuk memberikan acuan yang lebih adil, sehingga baik petani yang bermitra maupun tidak bermitra tetap mendapatkan perlindungan harga yang proporsional.

“Yang tidak bermitra pun tetap kami akomodir. Tapi idealnya semua petani bermitra agar lebih terlindungi dalam sistem,” kata Togu.