Aceh, elaeis.co - Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, menyatakan mendukung kebijakan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dibiayai oleh BPDPKS.

Fadhli menilai program ini sangat bagus untuk diterapkan, bahkan dinilai tepat untuk mendukung program keberlanjutan perkebunan kelapa sawit nasional.

"BPDPKS saat ini juga punya uang, apalagi proporsi serapan anggaran di BPDPKS selama ini untuk subsidi biodisel yang notabene dinikmati oleh pengusaha pemilik pabrik atau industri biodisel lebih besar dibanding serapan untuk petani dalam bentuk PSR, Sarpras, Peningkatan SDM petani, beasiswa anak petani sawit dan sebagainya," terangnya kepada elaeis.co, Senin (25/9).

Menurut Fadhli, jika BPDPKS yang menyediakan dana pasti pemerintah daerah akan sangat berterimakasih. Bahkan lebih bersemangat untuk mendukung proses pembuatan STBD dan ISPO.

Terlebih lagi, beber Fadhli, kedua kebutuhan itu memang menjadi target atau program nasional sebagai komitmen global terkait dengan isu lingkungan dalam hal penurunan emisi karbon.

"Dengan pembiayaan STBD dan ISPO dari BPDPKS saya percaya akan terjadi percepatan dalam pencapaian target, dan daerah-daerah sentra kelapa sawit juga akan lebih bersemangat mendukung pencapaian target terhadap kedua hal itu," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjenbun, Kementan, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan saat ini pihaknya tegah menggodok regulasi mengenai keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Salah satunya yakni rancangan Perpres terkait STD-B dan ISPO.

Dalam Perpres itu nantinya, menurut Andi Nur, akan diatur bahwa STD-B dan ISPO akan dibiayai oleh BPDPKS.