Ia menyebut, kondisi ini membuat sektor pertanian kehilangan regenerasi, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan dan industri berbasis agrikultur di masa depan.

Dalam pandangannya, kebijakan pertanian selama ini terlalu fokus pada modernisasi teknologi seperti drone, digitalisasi, dan kecerdasan buatan. 

Namun, menurut Dikki, semua itu tidak akan berdampak signifikan jika masalah utama di hulu belum diselesaikan.

“Jangan bicara teknologi tinggi kalau petani masih tidak punya kepastian harga. Itu tidak nyambung,” tegasnya.

Ia menilai, teknologi baru akan bermanfaat jika petani terlebih dahulu memiliki posisi yang kuat dalam sistem perdagangan.

APCASI kemudian mengajukan sejumlah usulan reformasi tata kelola sektor pertanian. 

Salah satunya adalah penguatan kelembagaan koperasi atau sistem pembelian langsung dari petani untuk memotong rantai distribusi yang panjang.

Selain itu, Dikki juga mendorong digitalisasi perdagangan hasil pertanian agar lebih transparan serta mempersempit ruang praktik tengkulak dan spekulan harga.

“Harus ada sistem yang transparan dan berpihak pada petani, bukan yang menguntungkan perantara,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas terhadap pelaku pasar yang melakukan manipulasi harga serta penerapan sistem harga acuan yang lebih mengikat untuk melindungi petani.

Dikki menutup pernyataannya dengan menyoroti peran negara yang dinilai belum maksimal dalam melindungi petani dari ketimpangan pasar.

“Selama rantai pasok masih dikuasai tengkulak, petani akan terus berada di posisi lemah. Ini harus dibenahi dari akarnya,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa reformasi besar dalam tata kelola distribusi pertanian, berbagai program modernisasi hanya akan menjadi proyek yang tidak menyentuh persoalan utama di lapangan.