Yogyakarta, elaeis.co – Rencana Kementerian Pertanian RI mengkonversi jutaan hektare lahan karet menjadi kebun kelapa sawit mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunyaa adalah Dr. Eka Tarwaca Susila Putra, dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berisiko secara teknis, tapi juga bermasalah dari sisi ekonomi dan lingkungan.

Eka menegaskan bahwa pendekatan monokultur sawit skala besar sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan potensi ledakan hama penyakit. "Budidaya kelapa sawit secara monokultur dalam lanskap luas sangat berisiko. Kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya," ujarnya dalam keterangan yang dikutip Ahad (27/7).

Dari sudut pandang agronomi, konversi karet ke sawit dinilai tidak rasional. Eka justru menyarankan pendekatan revitalisasi kebun karet melalui program replanting dan penerapan kebun campur. Ia menyebut bahwa mengganti komoditas hanya karena harga pasar jatuh bukanlah strategi jangka panjang yang bijak. "Kita seperti terjebak dalam siklus salah yang terus berulang," tegasnya.

Lebih lanjut, argumen pemerintah soal hilirisasi dan ketahanan energi juga dianggap tidak tepat sasaran. Menurutnya, produksi CPO (crude palm oil) untuk program biodiesel seperti B35 hingga B100 bisa digenjot lewat peningkatan produktivitas lahan eksisting, bukan dengan ekspansi lahan. Ia menargetkan produktivitas bisa naik dari 3,5 ton menjadi 7 ton per hektare.

"Kalau tujuan kita untuk mendukung program biodiesel, kenapa harus buka lahan baru? Kenapa bukan karet yang dihilirisasi? Industri primer berbasis karet belum dimaksimalkan,” kritiknya.

Ia khawatir jika tren ini dibiarkan, Indonesia akan kehilangan posisi strategis sebagai produsen karet dunia dan bahkan terancam jadi importir bersih.

Dari sisi petani kecil, konversi ini juga diragukan manfaatnya. Eka menjelaskan bahwa kelapa sawit hanya menguntungkan jika dikelola dalam skala minimal delapan hektare. Padahal, mayoritas petani di Indonesia hanya memiliki lahan di bawah dua hektare. Maka, strategi intensifikasi dengan pola kebun campuran dinilai lebih masuk akal dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti lemahnya penyusunan kebijakan, yang menurutnya tidak melibatkan kajian jangka panjang dan justru terlihat reaktif. "Dengan langkah seperti ini, kita tidak perlu mengorbankan komoditas lain demi sawit. Semua bisa berjalan berdampingan, bahkan saling menguatkan," pungkasnya.