Tiga Kementerian Diminta Integrasikan Data Perkebunan Ilegal

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pertanian (kementan), untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian ilegal