Inklusif

Sorotan terbaru dari Tag # Inklusif

GAPKI dan Mitra Susun Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan, Jadi Rujukan Kebijakan Perusahaan Sawit Sumatera
Sumatera
Jumat, 08 Agustus 2025 | 11:37 WIB

GAPKI dan Mitra Susun Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan, Jadi Rujukan Kebijakan Perusahaan Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan (sumsel) menggelar kegiatan 'Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan'. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi bagian dari peluncuran Gerakan Perempuan Setara. Agenda ini diisi dengan seminar nasional, workshop, dan berbagai sesi dialog antar pemangku kepentingan. Sebanyak 170 peserta hadir dalam kegiatan ini, baik dari unsur pemerintah, perusahaan anggota GAPKI, akademisi, organisasi pekerja, dan lembaga masyarakat sipil.

Gelar Sejumlah Kegiatan, OJK dan BI Minta Dukungan Pj Gubernur Sumsel Sumatera
Sumatera
Jumat, 23 Februari 2024 | 09:02 WIB

Gelar Sejumlah Kegiatan, OJK dan BI Minta Dukungan Pj Gubernur Sumsel

Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima audiensi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel. Berbagai program terkait pembangunan ekonomi daerah yang akan dilaksanakan di Sumsel menjadi topik pembicaraan pada pertemuan itu.

Pembentukan Tiga KEK Baru Disetujui, Berikut Lokasinya Nasional
Nasional
Jumat, 01 Desember 2023 | 08:13 WIB

Pembentukan Tiga KEK Baru Disetujui, Berikut Lokasinya

Pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kegiatan produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi yang ramah lingkungan. Saat ini, Pemerintah melalui Dewan Nasional KEK telah menyetujui pembentukan 3 KEK baru yakni KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa. Usulan pembentukan ketiga KEK baru tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK