# BPN
-
Jadi Pintu Masuk Mafia Tanah, DPR Minta Aparat ATR/BPN Berintegritas dan Profesional
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan jajaran ATR/BPN harus punya integritas dan -
Sejumlah Pihak Minta Izin HGU Perusahaan Sawit ini Dicabut
Mereka menuntut agar izin hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit ini -
Belum Bangun Plasma, Masyarakat Tolak Perpanjangan HGU PT Padasa
Perusahaan tersebut dituding belum memfasilitasi pembangunan kebun plasma untuk masyarakat seluas -
Sederet Kendala ini Hambat Program PSR di Kalbar
pemerintah menargetkan realisasi program PSR bisa mencapai 180.000 hektare pada setiap -
Lahannya Tak Kunjung Dikembalikan Perusahaan, Masyarakat 5 Desa Demo
masyarakat diminta menyiapkan bukti kepemilikan -
Lahan Belum Dibayar, PKS Baru Ditargetkan Beroperasi Awal 2024
lahan untuk pembangunan pabrik belum -
Pembangunan PKS Milik BUMDESMA Diingatkan Harus Sesuai Aturan
BUMDESMA diminta segera menyelesaikan semua perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik -
Dikunjungi Menteri Hadi, Pemko Pekanbaru Terima 3 Sertifikat Aset dari BPN
Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) -
Rakor dengan Menteri, Kanwil BPN Sebut Ini sebagai Persoalan Menonjol di Riau
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Asnawati, -
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah: Saya Melihat di Riau Banyak Malaikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsenal TNI (Purn) Hadi -
Banyak Petani Sawit Belum Kantongi ISPO, Pemerintah Diminta Beri Kelonggaran
Sejumlah kendala menghambat petani mengikuti -
Tak Ada Payung Hukum, BPN Riau Mengaku Terkendala Keluarkan Surat Bebas HGU untuk Petani Sawit
Salah satu yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi para petani kelapa sawit dalam pengajuan -
Ratusan Sertifikat Tanah Gratis Dibagikan Kepada Warga 3 Desa
dengan sertifikat ini maka warga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah -
Kebun PT Agricinal akan Ditinjau untuk Pastikan Batas HGU
Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik antara perusahaan dan