# LEGA
-
Kabupaten Paser Jadi Jawara Penerbitan STDB dan Replanting Sawit di Kaltim
Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) memperoleh 2 -
Di Daerah ini Belum Ada Sawit Tua, tapi PSR Sudah Dikenalkan dari Sekarang
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit sekaligus -
Soroti Kecilnya Capaian PSR, Politisi PKS Sarankan ini
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyorot kecilnya capaian program Peremajaan Sawit -
Resmikan ASAGRI, Wardan Janji Bantu Selesaikan Masalah Legalitas
Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, H Muhammad Wardan MP meresmikan Asosiasi Sawit -
Kisruh PT BMB dengan 3 Koperasi Mitra Disepakati akan Diselesaikan dengan Cara ini
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat mediasi untuk menyelesaikan masalah -
Petani Sawit di Bengkulu Lega, Harga TBS Meningkat Bantu Bayar Angsuran Bank
Kabar gembira bagi petani sawit di Provinsi Bengkulu, pasalnya harga pembelian tandan buah segar -
Ratusan Petani Sawit Swadaya Dapat Hadiah Khusus di HUT Kemerdekaan
Ratusan petani sawit swadaya dari Desa Teluk Bayur, Sungai Asam, Pasak Piang, dan Mega Timur, -
Terus Disosialisasikan, Pekebun Sawit Diminta Segera Urus STDB
Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, terus berupaya -
Didatangi Sejumlah Pejabat, Perusahaan ini Ketahuan Berkebun Sawit Tanpa HGU
Penjabat Bupati Landak, Kalimantan Barat, Samuel MSi, melakukan kunjungan kerja ke PT Rimba Borneo -
Petani Sawit Harus Cermat Memilih Lahan, Supaya Tidak Sesal Kemudian
Kendala utama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah masalah legalitas lahan. Banyak petani -
Dari 1.423,6 Hektar yang Diusulkan, Baru 79 Hektar yang Positif Ikut PSR
6 poktan mengajukan usulan program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 1.423,6 -
Oalah, DLH Mukomuko Tak Punya Petugas Berlisensi untuk Awasi Limbah Pabrik CPO
Meski punya kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, -
Konflik Perkebunan Marak di Kaltim, Jalur Hukum Belum Bisa Jadi Solusi
Selama ini, mekanisme penyelesaian konflik umumnya mengarah pada penyelesaian legal formal atau -
PTPN XIII Libatkan Kejaksaan Amankan Aset Perusahaan
PTPN XIII dan pihak kejaksaan berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dalam mengawal proses