# DP
-
Perpanjang HGU, Kewajiban Plasma Sawit Dinaikkan Jadi 30 Persen
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti -
Harga MINYAKITA Naik dari Kota Hingga Pelosok, Pemerintah Diminta Bertindak
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) per -
Harga Minyakita Masih 'Gila', Kemendag Jangan Diam
Harga Minyakita Masih 'Gila', Kemendag Harus Turun -
RDP dengan Disbun, Komisi II DPRD Kabupaten Berau Soroti Sengketa Lahan dan Harga TBS Sawit
Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama -
Dapat Laporan Konflik Agraria di Riau, Komisi II DPR RI Minta ATR/BPN Segera Bertindak
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat -
DPRD Tala Tinjau Lokasi Konflik Kebun Plasma Sawit di Eks Tambang PT Arutmin
Menindaklanjuti rapat dengar pendapat membahas konflik kebun plasma sawit di eks tambang PT Arutmin -
Jaga Keberlanjutan Kebun Rakyat, DPRD Pulang Pisau Buat Regulasi Harga TBS Sawit
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menghadiri Rapat -
BKSAP DPR RI dan Parlemen Malaysia Sepakat Perjuangkan Minyak Sawit Tembus Pasar Eropa
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra -
Tiga Jam di Arifin Ahmad, Rombongan Senator Inhu ini Sumringah
“PE periode Desember 2024, nilainya USD109/MT CPO. Dengan nilai PE segitu, harga TBS petani -
Perusahaan Sawit Diingatkan Indahkan Rekomendasi DPRD Nunukan
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (kaltara), Andre Pratama, -
Penyaluran TKD dan Penguasaan Lahan Sawit di Sumsel Dievaluasi
Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka pengawasan penyaluran Dana Transfer -
Pemerintah Diminta Jadikan Sawit Sebagai Modal Soft Power Dalam Geopolitik Global
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, meminta -
Genjot Penerimaan Negara dari Pengusaha Sawit Nakal, Komisi II DPR Usulkan Land Amnesty
Meskipun baru berjalan kurang lebih tiga bulan di awal periode, Komisi II DPR RI Periode 2024-2029
