Defisit minyak sawit juga memunculkan kekhawatiran dari sisi hilir industri sawit dalam negeri. Polemik kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada 2022-2023 dikhawatirkan terulang. Kondisi terkini bahwa Harga Eceran Tetap (HET) MINYAKITA yang merupakan produk minyak goreng subsidi pemerintah juga mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tinggi dari yang awalnya seharga Rp 14.000 naik menjadi Rp 18.000 pada November 2024.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan atas kondisi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng adalah bagaimana aliran distribusi CPO ini terjadi. Jika kondisi menghadapkan pada pilihan antara pangan (minyak goreng) dan energi (biodiesel), maka stok akan selalu condong bergerak untuk kebutuhan yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi dalam hal ini adalah biodiesel.

“Akar permasalahannya adalah penetapan 'dua harga' CPO yang menciptakan kecenderungan penjualan produk untuk kepentingan biodiesel. Selain itu belum adanya pengaturan yang jelas antara CPO untuk kebutuhan pangan dan energi juga semakin meniscayakan adanya kompetisi antara keduanya (pangan vs energi),” timpal Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch.

Merujuk pada hasil studi Sawit Watch, Satya Bumi dan Koalisi Transisi Bersih dalam Buku “Prahara Minyak Goreng: Dampak Kebijakan Bahan Bakar Nabati terhadap Pasokan Minyak Goreng,” bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatasi polemik minyak goreng di antaranya, mengatur pola konsumsi CPO guna membenahi tata kelola industri minyak goreng; evaluasi dan pengawasan sistem distribusi minyak goreng; menjaga kestabilan dalam penetapan HET minyak goreng; serta dalam kerangka yang lebih besar pengaturan kebijakan dari industri sawit dari hulu ke hilir. Serta reforma aset bagi petani sawit rakyat melalui kepemilikan pabrik sawit dan pabrik minyak goreng skala mikro.

“Intensifikasi sawit perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sawit dalam negeri, bukan dengan pembukaan hutan demi lahan baru sawit (ekstensifikasi) karena bertolak belakang dengan semangat penurunan emisi. Jangan sampai B40 kembali menciptakan polemik kelangkaan dan kenaikan harga migor yang terulang di 2025,” tegas Achmad.