Pekanbaru, elaeis.co - 'Petani punya sawit, pemerintah yang dapat nama harum'. 'Pemerintah enggak mengerti soal sawit dan suka mengorbankan petani sawit'.

Begitulah beberapa kritikan yang disampaikan para petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Jumat (28/1/2022), menanggapi kebijakan pemerintah terkait pembatasan ekspor CPO dan olein.

"Pemerintah tidak mengerti kalau dalam industri perkebunan sawit, 40% stakeholder-nya adalah para petani sawit swadaya. Kebijakan pemerintah sangat menekan harga TBS produksi petani swadaya," kata Tolen Ketaren, Ketua Umum DPP SAMADE, kepada elaeis.co.

"Lain halnya dengan kebijakan pembatasan ekspor  diberlakukan untuk batu bara, komoditas itu stakeholder-nya 100% adalah pengusaha dan punya banyak unit bisnis," tambahnya.

Tolen mengaku benar-benar mencemaskan efek dari pemberlakuan kebijakan itu. Bukan tidak mungkin Dinas Perkebunan di setiap provinsi akan membuat patokan harga CPO Rp 9.300/kg saat merumuskan harga TBS produksi petani sawit.

"Alamat ributlah petani sawit semua. Kalau harga CPO atau olein dipatok begitu, maka harga TBS petani pasti ditekan abis," kata Tolen.

Hendri Cen, pengurus DPP SAMADE lainnya, melihat hal ini sebagai pemaksaan dari pemerintah kepada para pengusaha sawit agar mau jual rugi produksi turunan sawit yang mereka hasilkan.

"Pengusaha dipaksa jual rugi, kira-kira apa ada yang mau yah? CPO dia beli, dia produksi, tapi dipaksa jual lebih murah oleh pemerintah," katanya.

Ia heran melihat sikap pemerintah yang tak mempertimbangkan beban yang ditanggung oleh pengusaha sawit, seperti beban pajak dan gaji para pekerja perusahaan sawit. Dan hal itu nanti akan berimbas ke petani sawit.

"Jangan dikira CPO itu tinggal diciduk seperti menguras sumur lalu tinggal kurangi keuntungan. Pejabat itu tak tahu bagaimana rasanya melihat air mata petani," sindirnya.

Ia memprediksi mulai Sabtu (29/1/2022) akan terjadi penurunan harga TBS minimal sebesar Rp 200 sampai Rp 300 dari sebelumnya. "Tinggal tunggu SMS saja dari pihak PKS," tandasnya.