Jambi, elaeis.co – Target wajib ISPO pada 2025 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat Perpres Nomor 44 tahun 2020 dinilai sulit untuk terealisasi. Kadisbun Provinsi Jambi, Agusrizal bahkan menanggapi pesimis ketika dikonfirmasi pada Senin kemarin, 11 Desember 2023.

Bukan tanpa sebab, sejumlah persoalan berupa tantangan dan kendala dalam realisasi ISPO di lapangan diungkap oleh Agusrizal. Di antaranya pembentukan kelembagaan tani dan meyakinkan petani akan pentingnya sertifikasi di tengah minimnya tenaga penyuluh di akar rumput yang kemudian diperparah dengan tidak adanya anggaran dari pusat.

"Target ISPO 2025 itu jauh, masih jauh. Enggak mudah kita dapatkan ISPO itu, kita harus mendidik petani untuk berkelompok. Nah pembentukan kelembagaan itu susah, belum lagi kegiatan di dalamnya. Kan kita jadikan dia (kelembagaan tani) kayak perusahaan jadinya," kata Agusrizal kepada elaeis.co.

Misalnya, kata Agus, tenaga kerjanya harus disiplin, tidak boleh di bawah umur. Kesehatan dan keselamatan kerjanya harus dijamin. Lalu apa keuntungan kelembagaan tani ketika lahannya sudah tersertifikasi ISPO?

Soal ini Agusrizal menyampaikan salah satu yang paling terdampak adalah harga TBS petani kemudian mengikuti harga ketetapan Disbun. Ini juga terjadi ketika kelembagaan tani sudah ISPO dan sudah menjalin kemitraan dengan perusahaan.

Berbeda dengan sertifikasi sawit berkelanjutan versi internasional yakni RSPO, kalau yang ini Agusrizal sampaikan kelembagaan tani dapat menjual sertifikasinya kepada perusahaan-perusahaan skala multinasional yang menggunakan bahan baku atau produk turunan sawit.

Sementara itu juga terungkap bahwa sejauh ini baru 9 kelembagaan tani dan 50 perusahaan perkebunan yang sudah tersertifikasi ISPO di Provinsi Jambi. Di tengah semua tantangannya, tahun depan ditargetkan 10 kelembagaan tani untuk beroleh sertifikasi ISPO.

"Ya karna selama ini tidak ada dana dari pusat, jadi kita dapat 9, itu 1 dari BioCF sisanya dari APBD. Nah kalau yang RSPO itu malah dari NGO yang ngadakan. Nah ini untuk tahun depan baru ada dana dari BioCF 3 dari DBH 7," ujarnya.

Di tengah semua kendalanya, sampai saat ini juga belum ada informasi lebih lanjut atau kepastian terkait revisi Perpres.