Jakarta, elaeis.co - Kampanye All Eyes On Papua belakangan ini menggema di berbagai laman media sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap alih fungsi lahan di Papua yang berimbas pada kehidupan Suku Awyu di Papua Selatan serta Suku Moi di Sorong, Papua Barat. Alih fungsi lahan ini terjadi di hutan Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektar dan akan dibangun perkebunan kelapa sawit.

 Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyatakan bahwa kisruh alih fungsi lahan tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dicarikan jalan keluarnya. "Ada persoalan miskomunikasi dengan masyarakat adat," katanya dalam keterangan resmi Setjen DPR RI dikutip Minggu (16/6).

Ia berharap pemanfaatan hutan untuk penanaman kelapa sawit tersebut akan memperhatikan keseimbangan terhadap zona perlindungan di hutan sekitar.

Baca Juga: Malam Batik dan Oleofood Berbahan Sawit Dipamerkan di Solo 

“Ini akan ditindak lanjuti, kita sudah meminta kepada Menteri LHK supaya dicarikan jalan keluar bagi adanya penolakan tersebut,” ujarnya.
 
Dia melanjutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Merauke, bahwasanya miskomunikasi terjadi karena masyarakat adat Papua tidak dilibatkan.

"Persetujuan atas adanya alih fungsi lahan pada hutan tersebut seharusnya melibatkan masyarakat adat yang dapat diwakili oleh para tetua adat. Namun yang terjadi malah diwakili oleh karyawan yang diakui berasal dari suku masyarakat adat tersebut," ungkapnya.
 
“Jadi masyarakat adat yang hadir di situ adalah sebenarnya karyawan yang kemudian berasal dari suku tersebut yang diakui sebagai masyarakat adat. Seharusnya kan masyarakat adat yang hadir adalah mewakili tetua-tetua adat. Nah ini persoalan miskomunikasi ini sedang dijembatani oleh Menteri LHK,” jelasnya lagi.

Baca Juga: 73 Proposal Penelitian Lolos Seleksi GRS 2024, Berikut ini Judul dan Jadwal Presentasinya
 
Apabila rencana alih fungsi lahan ini tetap berjalan, ia berharap KLHK dapat segera menuntaskan persoalan di tanah Papua ini, baik persoalan miskomunikasi dengan masyarakat adat maupun persoalan terhadap keseimbangan antara zona pemanfaatan dan zona produksi. Sehingga tetap ada keseimbangan terhadap zona perlindungan hutan di sekitar.
 
“Kita sampaikan kepada Menteri LHK, ketika memang itu diberikan pemanfaatan terhadap penanaman kelapa sawit, kita ingin ada keseimbangan terhadap zona perlindungan di hutan-hutan sekitar. Jangan sampai kemudian luas pemanfaatan yang diberikan kemudian terus melebar sampai membabat banyak hutan di sana,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat III itu.