Jakarta, elaeis.co – Narasi besar soal 'ekonomi hijau' dari Eropa mulai terdengar sumbang di telinga negara produsen. Alih-alih jadi solusi, kebijakan lingkungan Uni Eropa justru dinilai seperti pagar tinggi yang hanya menghalangi, bukan memperbaiki.

Sekretaris Jenderal Global Alliance for a Sustainable Planet, Satya Tripathi, secara terang-terangan menyebut regulasi seperti European Union Deforestation Regulation dan European Union Renewable Energy Directive tidak menyelesaikan masalah deforestasi, bahkan cenderung salah arah.

Pernyataan itu disampaikan dalam peluncuran ulang Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) di Jakarta, Selasa (7/4). 

Menurutnya, kebijakan tersebut hanya tambal sulam, terlihat tegas di atas kertas, tapi rapuh saat dihadapkan pada realitas di lapangan.

EUDR mewajibkan produk seperti kelapa sawit bebas dari deforestasi sebelum masuk pasar Eropa. Sementara EU-RED membatasi penggunaan sawit untuk biofuel. Sekilas terdengar progresif, tapi GASP menilai aturan ini terlalu sempit dan mengabaikan akar persoalan yang jauh lebih kompleks.

Masalahnya bukan sekadar dari mana komoditas berasal, tapi bagaimana sistem produksi global bekerja dan di situlah, menurut Satya, Uni Eropa justru menutup mata.

Ia menegaskan, industri sawit di Indonesia bukan pemain kecil yang bisa ditekan begitu saja. Lebih dari 19 juta tenaga kerja bergantung langsung pada sektor ini, sementara sekitar 100 juta orang hidup dari rantai nilainya. 

Ketika regulasi dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosial, maka yang terjadi bukan perbaikan lingkungan, melainkan tekanan ekonomi.

Nada kritik makin tajam saat GASP menyinggung pola lama negara maju. Eropa, yang telah lebih dulu membangun industrinya dengan emisi tinggi selama puluhan tahun, kini justru menetapkan standar ketat bagi negara berkembang. 

Situasi ini dinilai sebagai bentuk standar ganda yang terus berulang, seolah-olah sejarah emisi bisa dihapus, lalu beban baru dialihkan ke negara lain. “Ini bukan solusi global, ini tekanan sepihak,” kata Satya.

GASP juga menilai pendekatan berbasis larangan dan pembatasan hanya akan menciptakan resistensi, bukan perubahan. Tanpa dukungan nyata, negara produsen akan sulit beralih ke praktik berkelanjutan yang diharapkan.

Sebagai gantinya, GASP mendorong skema kolaboratif lintas negara. Mulai dari peremajaan kebun, penggunaan teknologi modern, hingga pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular. Bahkan, proyek percontohan seluas 20.000 hektar disebut bisa dijalankan dengan investasi sekitar 100 juta dollar AS.