Jakarta, elaeis.co – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menegaskan pentingnya keterlibatan langsung petani dalam program transisi biodiesel nasional dari B40 ke B50 di awal 2026. Desakan ini disampaikan Ketua SPKS, Sabarudin, saat Independence Energy Forum bertema ‘Inovasi dan Masa Depan Sawit Menuju Swasembada Energi Nasional’ di Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Program biodiesel B50 menargetkan pencampuran 50 persen minyak nabati dari sawit dalam bahan bakar diesel. Kebijakan ini diproyeksikan menyerap volume besar crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan domestik, mendorong investasi hilir biodiesel, sekaligus menekan emisi karbon. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa transisi B50 berpotensi menghemat hingga USD 20 miliar AS per tahun dari pengurangan impor solar.

“Program biodiesel sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Tapi jika petani sebagai penyedia bahan baku utama tidak dilibatkan langsung, manfaatnya tidak akan sampai ke akar rumput,” tegas Sabarudin.

Ia menekankan, pemerintah harus mewajibkan perusahaan penerima subsidi produksi biodiesel bermitra langsung dengan petani karena dana subsidi yang digelontorkan BPDP berasal dari pungutan ekspor sawit yang ikut ditanam petani.

Menurut Sabarudin, kemitraan adil antara perusahaan dan petani akan menciptakan harga tandan buah segar (TBS) yang layak, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta memperkuat koperasi petani.

“Biodiesel bukan hanya soal ketahanan energi nasional, tapi juga peluang besar memperkuat ekonomi rakyat. Masukkan koperasi petani sebagai penyedia resmi bahan bakar nabati (BBN) dan berikan akses pembiayaan untuk pembangunan pabrik mini biodiesel,” tambahnya.

SPKS menegaskan bahwa transisi ke B50 tanpa melibatkan petani secara langsung justru berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dengan keterlibatan petani, pemerintah tidak hanya memastikan pasokan biodiesel nasional stabil, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit.