Pekanbaru, elaeis.co -  Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menilai, rehabilitasi lahan kritis tidak hanya tanggung jawab pemerintah. 

Dengan adanya dukungan penyediaan bibit produktif dan pengelolaan persemaian di tingkat tapak melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka keterlibatan multipihak menjadi sangat penting untuk implementasi kerja rehabilitasi di tingkat tapak.

"Program KBR dan Bibit Produktif ini harus serius dijalankan agar Indonesia jaya, hutan lestari, dan masyarakat sejahtera. Lahan kritis yang ada tidak semata-mata tanggung jawab BPDAS (KLHK) saja, tetapi tanggungjawab kita semua. Masyarakat berperan ikut terlibat, termasuk mengawasi dan mengingatkan jika terjadi penebangan hutan yang berdampak terhadap perubahan iklim," kata Hermanto, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurutnya, tantangan saat ini salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang bisa berdampak terhadap berkurangnya luasan hutan.

"Karena itulah program lingkungan yang bagus seperti KBR dan bibit produktif ini harus bisa disyukuri, dijalankan dengan baik, ke depan jumlahnya bisa ditambah lagi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan lingkungan," kata Hermanto.

Sementara itu Kepala BPDASHL Indragiri Rokan, Irpana Nur menjelaskan, luas total wilayah kerjanya mencapai 10,5 juta hektare yang menjangkau wilayah Riau seluas 8,9 juta hektare, Sumbar 1,2 juta hektare, Sumut 359.000 hektare dan Jambi 10.000 hektare.

Dijelaskannya, saat ini dari berbagai pusat persemaian permanen di Riau dan Sumbar, bisa menghasilkan satu juta bibit pohon yang siap dibagikan kepada masyarakat.

"Keterlibatan masyarakat dengan dukungan dari semua pihak, sangat penting bagi keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan," kata dia.

Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut program menanam pohon. "Minimal 25 pohon selama kita hidup untuk mitigasi dampak perubahan iklim," pungkasnya.