Mamuju, elaeis.co - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan, menyebutkan bahwa Sulbar termasuk 4 provinsi yang paling awal merampungkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Perda nomor 19 tahun 2021 tentang Tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2021-2024.

"Pembuatan regulasi dimaksudkan agar OPD dalam menjalankan rencana aksi perkebunan sawit di daerah dapat lebih maksimal," jelasnya dalam rilis Humas Sulbar dikutip Rabu (24/4).

Dia menyebutkan, luasan perkebunan sawit rakyat di Sulbar mencapai 108.000 hektare dan luasan sawit di bawah perusahaan 72.000 hektare. "Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama, yakni terkait sengketa lahan serta harga TBS Sawit yang masih cenderung fluktuatif," sebutnya.

Selain itu Sulbar perlu merapikan data perkebunan sawit termasuk para petani sawit. Serta mendorong program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktifitas TBS kelapa sawit dan pendapatan petani.

"Meningkatnya produksi sawit juga akan berpengaruh terhadap alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diperoleh Sulbar," tukasnya.

"Sungguh menyenangkan, mulai 2023, DBH Sawit diberikan dan sudah salur ke daerah penghasil sawit. Dan kami berharap 2024 penyalurannya dapat lebih cepat agar dapat dioptimalkan," tambahnya.

Menurutnya, DBH Sawit sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi 80 persen digunakan untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat khususnya bagi petani sawit. "Oleh karena itu, kita berharap alokasi DBH Sawit segera direalisasikan," tutupnya.