Jakarta, elaeis.co – Kebutuhan dana insentif untuk program mandatori campuran solar dan biodiesel 50% (B50) diperkirakan mencapai Rp65 triliun jika diterapkan selama satu tahun penuh mulai semester I-2026. 

Angka ini muncul di tengah wacana pemerintah untuk membiayai program melalui kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar 12,5% yang direncanakan berlaku Maret mendatang.

Menurut Ali Ahmudi Achyak, Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia, secara teoritis PE CPO 12,5% bisa menjadi sumber pendanaan B50. Namun, ketersediaannya sangat bergantung pada fluktuasi harga CPO global.

“Secara teoritis, PE CPO 12,5% bisa untuk membiayai insentif B50, tetapi belum tentu cukup dan sangat tergantung harga CPO global,” ujar Ali. 

Jika program B50 hanya diterapkan selama enam bulan pada semester II-2026, proyeksi kebutuhan dana diperkirakan Rp32–38 triliun. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari pungutan ekspor CPO cenderung fluktuatif mengikuti pergerakan harga global.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian apakah kenaikan PE CPO akan selalu cukup untuk menutup biaya insentif B50, apalagi jika harga CPO dunia mengalami penurunan drastis. 

Meski begitu, langkah ini dianggap menjadi opsi strategis pemerintah dalam mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biodiesel dalam negeri.

Pakar energi menekankan pentingnya memantau harga CPO dan potensi penerimaan PE secara berkala agar program B50 tidak kekurangan dana, sekaligus memastikan industri biodiesel tetap stabil.

Bersama opsi PE CPO, pemerintah juga tengah meninjau alternatif pendanaan lain, termasuk alokasi subsidi dari APBN dan kerja sama dengan sektor swasta, guna menjamin keberlangsungan program B50 yang kini menjadi salah satu kunci transisi energi nasional.