Bengkulu, elaeis.co - Produksi kelapa sawit yang dihasilkan puluhan perusahaan perkebunan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang signifikan hingga Mei 2024.

Situasi ini ternyata sangat berimbas negatif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang diperoleh provinsi tersebut pada periode yang sama.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, seperti dikutip elaeis.co dari laman RRI, Selasa (2/7/2024).

"PPh non migas di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi yang signifikan," ujar Bayu Andi Prasetya.

Hal ini, katanya, disebabkan oleh menurunnya kinerja badan usaha yang dipicu oleh menurunnya produksi kelapa sawit.

Baca juga:  Bandingkan Tahun Lalu, Ekspor Minyak Sawit Kalsel Melonjak 26,47%

Selain itu, ditunjukkannya, penurunan permintaan dan harga batu bara di pasar dunia semakin memperparah kondisi ini.

Ia lalu menunjukkan data bahwa hingga 30 Mei 2024, realisasi PPh Non Migas Provinsi Bengkulu mencapai Rp 493 miliar, atau sekitar 35,79 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun. 

Nilai ini, kata Bayu, menunjukkan kontraksi sebesar minus 17,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Penurunan permintaan dan harga batu bara dunia memberikan dampak negatif yang cukup besar pada penerimaan pajak di Bengkulu," katanya. 

"Ditambah lagi, adanya restitusi yang cukup besar dari Januari hingga Mei 2024 turut menekan penerimaan," tambah Bayu.

Baca juga:  Ekspor Minyak Sawit Kaltim Turun, Nilainya Capai USD 1,57 Juta

Hingga saat ini, penerimaan perpajakan baru pada pendapatan negara di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 909 miliar dari target sebesar Rp 2,9 triliun. 

Capaian ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak untuk tahun 2024.

Bayu menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan efisiensi dan diversifikasi sumber pendapatan. 

"Kami akan terus berupaya keras untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak di wilayah Bengkulu, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil," tutupnya.

Pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan dapat bersinergi untuk menghadapi situasi ini, guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.