Medan, Elaeis.co - Program biodiesel dinilai hanya menguntungkan konglomerat sawit. Padahal, dana untuk program itu dikutip dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS), termasuk hasil panen petani sawit swadaya.

Organisasi petani melontarkan kritik bertubi-tubi. Baru-baru ini mereka menjumpai Ketua DPD RI. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), badan pemerintah yang mengelola dana biodiesel tadi, belum memberi manfaat maksimal bagi petani swadaya.

Menjawab kritikan itu, BPDPKS bikin rencana baru. 
Petani sawit akan dijadikan sebagai bagian penyuplai atau rantai pasok biodiesel.

"Selama ini petani kelapa sawit kurang dilibatkan dalam penyediaan bahan baku pembuatan biodiesel. Untuk mengatasi karut marut ini, solusinya adalah menciptakan sebuah regulasi baru yang memastikan petani sawit terlibat langsung sebagai pemasok biodiesel. Namun harus ada unsur keterbukaan dan keterlacakan atau transparant and traceability asal-usul TBS petani," kata Plt Kadiv Lembaga Kemasyarakatan Civil Society BPDPKS, Sulthan Muhammad Yusa, saat berbicara di webinar bertajuk "Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel", Kamis (10/6) sore.

Bicara keterbukaan dan keterlacakan, maka mau tidak mau, petani yang ikut sebagai penyuplai harus sudah mendapatkan sertifikat ISPO. "Karena sudah tersertifikasi ISPO, maka harga pembelian TBS akan ditetapkan secara khusus antara petani sebagai produsen dan industri biodiesel melalui perjanjian bisnis yang saling menguntungkan," kata Yusa.

Ricky Amukti, dari Traction Energy Asia, mendukung rencana yang menempatkan petani sawit swadaya sebagai pemasok TBS untuk program biodiesel. Soalnya, secara statistik, petani swadaya menguasai 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. “Namun selama ini mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari program biodiesel secara langsung,” katanya.

Ia menilai rencana BPDPKS tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit sekaligus mengurangi deforestasi dan menyelamatkan hutan alam yang tersisa.

Ia juga yakin program biodiesel yang menggunakan TBS milik petani swadaya dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel. “Mandatori biodiesel bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” katanya.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Monsuetus Darto, meminta BPDPKS tidak mengumbar janji. Dia menagih peta jalan atau roadmap jika BPDPKS memang mau melibatkan petani swadaya.

"Mana peta jalannya. Perlu dibuat peta jalan agar betul-betul menjadi bagian dari rantai pasok dalam program biodiesel," tukasnya.

Tanpa peta jalan yang jelas, dia ragu petani akan mendapatkan manfaat seperti yang digembar-gemborkan. "Selama ini pun program biodiesel hanya menguntungkan konglomerat sawit," katanya.

Kekhawatiran Darto bukan tidak beralasan. Faktanya, katanya, satu perusahaan raksasa sawit nasional yang diikutkan dalam program biodiesel ternyata memasok bahan baku dari luar negeri. "Termasuk dari Malaysia dan Srilanka. Ini kan sungguh miris," tandasnya.

"Tidak hanya petani, sejumlah PKS skala menengah ke bawah yang telah melakukan pembinaan ke petani swadaya juga sedih karena tidak dilibatkan sebagai penyuplai bahan baku biodiesel ke perusahaan-perusahaan raksasa sawit."