Mamuju, elaeis.co - Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit menjadi sorotan sejumlah petani kelapa sawit. Seperti di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), petani minta dalam realisasinya melibatkan asosiasi petani sawit.

Petani sawit yang juga Ketua DPD I Aspek-Pir Sulbar, Budi Yanto mengatakan, DBH seharusnya digunakan menyelesaikan permasalahan yang dirasakan petani kelapa sawit. Sebab dana itu terkumpul juga lantaran jerih payah petani.

Baca juga: Pakai DBH, Ribuan Pekerja Sawit di Agam Dimasukkan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

"Dalam realisasinya, sampai saat ini kita asosiasi petani kelapa sawit tidak pernah dilibatkan. Padahal seluk beluk permasalahan di kebun kelapa sawit atau yang dibutuhkan oleh mayoritas petani, yang tahu ya asosiasi," katanya kepada elaeis.co, Rabu (4/9).

Seperti rencana realisasi oleh Pemprov Sulbar tahun ini, menurut Budi, justru sama sekali tidak menjangkau langsung petani kelapa sawit. Pasalnya 80% dana yang ada justru digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Apkasindo Dukung Rencana Pemkab Agam Realisasikan DBH Untuk Jaminan Sosial Petani Sawit

"Kalau untuk infrastruktur, seharusnya ya jalan-jalan kampung, jalan- jalan kebun petani kelapa sawit. Nah inilah yang tidak satu komitmen dengan asosiasi. Makanya kita minta asosiasi dilibatkan," bebernya.

"Seharusnya begitu DBH sawit digelontorkan baik di provinsi maupun di daerah, pihak asosiasi dipanggil dan diajak duduk bersama. Tidak seperti saat ini, 80% anggaran yang akan digunakan justru sama sekali tidak diketahui asosiasi untuk apa peruntukannya," tambahnya.

Baca juga: Kabupaten Inhil Mulai Nikmati DBH Sawit, Apkasindo Bilang Gini

Menurutnya, petani kelapa sawit memiliki hak yang besar untuk DBH tersebut. Tapi realisasinya jauh dari harapan petani.

Untuk diketahui, belum lama ini pihak Dinas PUPR Sulbar melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah. Di mana rencananya dana sebesar 80% dari Rp 36,9 miliar tahun ini akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur di 6 kabupaten.