Jambi, elaeis.co - Pelatihan bertajuk Advocacy dan Penguatan Content Creator Media Sosial dan Jurnalistik Bidang Kelapa Sawit yang digelar Elaeis Media Group (EMG) di Hotel Aston Jambi, Senin (15/6), memberikan pelajaran yang berharga bagi para peserta.

Pasalnya kegiatan ini tak hanya menyajikan soal teori jurnalistik, tetapi juga membuka ruang berpikir kritis terkait kelapa sawit. Ialah Usman Ermulan. 

Baca Juga: Pelatihan yang Dibikin Elaeis Media Group Disambut Baik, Pemprov Jambi: Mestinya Sering Digelar

Usman merupakan mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi yang pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode, dan anggota DPR RI tiga periode.

Usman pun bercerita tentang perkembangan dan kondisi industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia, khususnya Jambi.

Menurut Usman perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektar di Provinsi Jambi memberikan dampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian daerah.

"Peran kelapa sawit saat ini semakin meningkat seiring berkurangnya sumber dari sektor minyak dan gas, serta batu bara terhadap pendapatan devisa negara. Komoditas sawit tidak hanya berkontribusi pada ekonomi tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat," ujar Usman.

Namun masih banyak persoalan yang membuat manfaat sektor sawit bagi masyarakat Jambi terhambat. Salah satunya, kata Usman, soal ekspor CPO. Usman menyebut ekspor minyak sawit mentah sejatinya dapat meningkatkan pendapatan petani jika ongkos ditekan.

Sebab selama ini ekspor CPO dari Jambi tidak langsung dari Pelabuhan Talang Duku. Tapi melalui Pelabuhan Dumai di Riau. Ini menelan biaya hingga Rp400 per kilogram.

"Sayangnya infrastruktur kita saat ini belum memadai. Apabila 30 persen hasil kelapa sawit diolah menjadi CPO itu diekspor langsung dari Jambi, dapat meningkatkan harga sawit petani," ujarnya.

Oleh karena itu Usman meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi dan pusat mencari langkah yang dapat mengurangi biaya ekspor CPO. "Misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan Pelabuhan Muara Sabak Jambi atau memanfaatkan pelabuhan lain di Jambi," ujarnya.

Atas dasar permasalahan itu Usman mengajak para peserta untuk kritis dan proaktif mengawal segala tindak-tanduk pemerintah yang dibiayai oleh uang negara demi kesejahteraan rakyat.

"Mari kritis terhadap pemerintah, bisa lewat konten yang berkualitas, tulisan yang tajam, atau aksi demontrasi. Jangan takut untuk menyampaikan aspirasi rakyat," ujar Usman.

Sebab, menurutnya, persoalan kelapa sawit di Provinsi Jambi saat ini masih berlarut-larut. Namun sayangnya masyarakat, mahasiswa hingga jurnalis juga tidak kritis menyampaikan kebenaran kepada pemangku kebijakan.

"Pemangku kepentingan itu dibiayai oleh uang rakyat, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab mereka, terkhusus menyelesaikan persoalan sawit yang sangat kompleks di Jambi agar bisa menghasilkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.