Jakarta, elaeis.co - Polemik harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hingga kini masih terus terjadi dimana harga penetapan pemerintah justru tidak berlaku di lapangan. Malah kini masih banyak ketimpangan di petani.

"Ini dimana-mana terjadi. Untuk itu perlu peran pemerintah yang harus tegas menyikapi persoalan ini," ujar Ketua Umum DPP Samade, Tolen Ketaren saat berbincang bersama elaeis.co, Minggu (16/10).

Pemerintah harus turun langsung menindak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang diduga memainkan harga. Hal ini perlu dilakukan agar PKS mengikuti harga penetapan.

"Seharusnya baik itu kebun petani mitra maupun swadaya sudah bisa setara. Sebab kualitas TBS-nya sudah sama-sama membaik," ujarnya.

Malah untuk menindak para PKS 'nakal' ini pemerintah bisa menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga akan lebih maksimal.

Ini penting kata Tolen, sebab sudah ada aturan untuk menetapkan harga TBS. Baik itu berpatok Permentan atau Pergub yang berlaku. "Aturannya kan memang sudah disepakati, baik itu Permentan maupun Pergub," ujarnya.

Jika alasannya adalah kualitas, seharusnya PKS hadirkan program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya (SDM) lewat CSR-nya. "Seharusnya mereka membantu membina petani-petani yang kualitas hasil kebunnya masih dinilai rendah," bebernya.

"Kadang-kadang PKS malah enggak mau susah atau bagaimana, hingga akhirnya menerima buah dari RAM yang justru diduga memelihara harga rendah. Bayangkan saja selisih harga bisa Rp400-Rp500/kg," imbuhnya.

Dalam kondisi itu, menurut Tolen, pengusaha RAM (pembeli sawi) yang diuntungkan. Malah kadang muncul dugaan, apakah APH tutup mata atau memang tidak dilibatkan dalam pengawasan di sektor perkebunan.

"Dengan kondisi begini, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat," ujarnya.