Bengkulu, elaeis.co - Sejumlah perusahaan sawit di Provinsi Bengkulu tidak melaporkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pemerintah daerah.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, meskipun diwajibkan, nyatanya beberapa perusahaan belum menyerahkan laporan pelaksanaan CSR. "Padahal itu penting, agar ada transparansi dalam kontribusi mereka terhadap masyarakat sekitar," katanya, Kamis (24/8).

Baca Juga: Konflik Masyarakat dengan PT DSJ Berhasil Diselesaikan dengan Mediasi

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Bengkulu ini menyebutkan, pemerintah daerah perlu mengetahui dengan jelas kontribusi apa yang telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan sawit kepada masyarakat. "Ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga moral," tegasnya.

Program CSR bagi perusahaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Regulasi ini menegaskan bahwa perusahaan wajib mengalokasikan minimal 2,5 persen dari keuntungan setelah pajak untuk kegiatan sosial.

Baca Juga: Petani Sawit Bengkulu Kurang Berminat Jadi Investor di Pasar Modal

Namun, data dari lemerintah daerah menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan masih belum melaporkan pelaksanaan program tersebut. "Kami bingung mereka sudah menyalurkan CSR atau belum. Kalau sudah, tinggal laporkan saja kan tidak ribet," tandasnya.

Terpisah, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengaku telah melakukan langkah persuasif untuk mendorong perusahaan mematuhi kewajiban ini. 
"Kami telah melakukan komunikasi aktif dengan perusahaan-perusahaan terkait gambaran menyeluruh tentang dampak CSR di wilayah ini," ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan CSR akan berdampak positif pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat. "Ketika perusahaan berkontribusi secara aktif untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan, itu akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan," tutupnya.