Padang, elaeis.co - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan kondisi industri kepala tidak sedang baik-baik saja saat ini. Dimana muncul tantangan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit ke depan lantaran semakin sempitnya lahan untuk perkebunan.

Seperti diketahui, sejak beberapa tahun belakangan pemerintah membatasi pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan baru. Terlebih  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang justru mempersempit luas lahan sawit.

Baca juga: Dukung Inovasi Dan Keberlanjutan Sawit, Polinela Gelar Workshop GRS 2024

"Aturan di negara kita ini sering berubah-ubah. Alhasil ada kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan atau kawasan hutan yang ada dalam kebun kelapa sawit. Nah sekarang pengusaha kelapa sawit dihadapkan dengan penyempitan lahan operasional dan juga terancam membayar denda," ujar Bambang dalam siaran persnya kepada elaeis.co, Minggu (7/7).

Cerita Bambang, Sumbar merupakan wilayah dengan tanah yang sangat bagus untuk kelapa sawit, malah masuk dalam kategori kelas satu. Dimana pengusaha kelapa sawit tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pemupukan kelapa sawit karena kesuburan tanah tadi.

Baca juga: 1.000 Petani Sawit Aceh Timur Dibantu Capai Keberlanjutan

Kendati begitu ia tak menampik jika Sumbar bukan merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Nusantara. Sumbar menduduki peringkat 10 dalam ruang lingkup sentral penghasil sawit di indonesia.

Dari catatan Bambang,  baru 20 perusahaan yang ada di Sumbar bergabung Gapki. Ada sekitar 60 persen perusahaan yang ada di Ranah Minang itu belum bergabung dalam Gapki.

"Baru 109 ribu hektar kebun kelapa sawit yang bergabung Gapki. Padahal luas kebun di Sumbar mencapai 500 ribu hektar," katanya.

Baca juga: Alat Produksi Diharap Dapat Dorong Keberlanjutan Perekonomian Buruh Serabutan Sawit

Terkait regulasi Bambang berharap pemerintah mengikutsertakan Gapki, Akademisi, Brin dan sebagainya dalam melahirkan regulasi. Sehingga regulasi yang ada dapat mengakomodir semua kepentingan.

"Harapan kita dalam melahirkan regulasi bukan hanya pemerintah saja, namun mengikutsertakan semua pihak yang berkecimpung dalam perkebunan kelapa sawit," tandasnya.