Jambi, elaeis.co – Pola-pola outsourcing (jasa tenaga kerja) yang telah diinisiasi lewat penyerahan bantuan alat produksi perkebunan terhadap sejumlah kelompok buruh miskin diharapkan dapat bertumbuh.

Akhir November lalu, Gubernur Jambi, Al Haris didampingi Kepala Dinas Perkebunan Agusrizal menyerahkan bantuan Dumisake dalam bentuk alat produksi perkebunan bagi masyarakat miskin ekstrem yang terdata dalam data DTKS di Desa Talang Kerinci, Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi.

"Yang kerjanya memang di kebun kita bikin kelompok. Itu ada 21 kelompok, 1 kelompok 20 orang. Kita kasih kendaraan roda 3 untuk mengangkut TBS, itu kan sekali ngangkut 1 ton. Gerobak sorong, alat dodos, chainsaw kecil, mesin potong rumput juga," kata Kadisbun Agusrizal, Senin kemarin, 11 Desember 2023.

Menurut Agusrizal, kelompok buruh tersebut merupakan mesin penggerak produksi. Dia pun membayangkan kedepan mereka dapat bekerja dengan bermodalkan alat-alat yang diberikan oleh pemerintah kepala kebun-kebun masyarakat atau bahkan kebun milik perusahaan.

Skemanya, kelompok bekerja menawarkan jasa untuk waktu tertentu atau kerja borongan pada kebun-kebun masyarakat atau perusahaan mulai dari penanaman, perawatan atau bahkan pemanenan. Semua tergantung pesanan dari konsumen atau pelanggan.

Pola seperti ini menurut Agusrizal, sudah lama diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Hanya saja memang di perusahaan umumnya nilai kontrak lebih besar dan buruh hanya dipekerjakan pada areal lahan milik perusahaan.

"Kan sekarang perusahaan pengennya outsourcing. Nah inilah outsourcing, jadi kita harapkan mereka inilah mesin penggerak produksi. Untuk apa barangnya (sawit) ada kalau tidak ada tukang dodosnya kan begitu," ujarnya.

Ia mengakui jika selama ini tak banyak perhatian pemerintah bagi keberlangsungan perekonomian buruh sawit yang tidak punya lahan atau hanya sebatas tukang dodos serabutan. Lewat program Dumisake tukang dodos pun mulai dikelompokkan dan diperhatikan pemerintah.

"Selama ini kan dak do yang memperhatikan tukang dodos, akhirnya barang (sawit) yang harusnya dipanen tepat waktu menjadi tidak tepat waktu. Yang harusnya dipupuk juga tidak tepat waktu. Nah ini yang akan kita dorong bahkan kalau perlu di tiap desa ada 2 kelompok, jadi teratur semua seperti perusahaan," katanya.

Saat ini berdasarkan keterangan Agusrizal, kelompok-kelompok tersebut sudah terdapat 8 kabupaten. Namun tak berhenti di situ, tahun depan sudah direncanakan untuk penambahan 10 kelompok lagi. Demi percepatan produktivitas dan keberlangsungan ekonomi buruh sawit.